Page 78 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat - -
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat - -
dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak - -
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

(5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam
Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 133 - -

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan - -
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1)
dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.

(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan - -
bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa
yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, - -
bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah

Pasal 134 - -

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang - -
dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial,
termasuk pengembalian atas pengembalian penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling
lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud
ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan
dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan
efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 78 - dari 162
halaman