Page 87 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan (6) Tetap -
daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan
September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya
penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD

(7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD -
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran C.I peraturan menteri ini. Lampiran C.I.a peraturan menteri ini.

(8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana -
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II.a
peraturan menteri ini. peraturan menteri ini.

38. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 156 Pasal 156 -

(1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD (1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan -
yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam
yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
pimpinan DPRD. kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu
bersamaan.

(2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada -
tercantum dalam Lampiran C.III peraturan menteri ini. ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III.a peraturan
menteri ini.

39. Ketentuan Pasal 157 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf
b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 157 Pasal 157 -

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam (1) Tetap -
Pasal 156 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran
kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang
memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD
yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD
sebagai acuan bagi kepala SKPD.

(2) Rancangan surat edaran keputusan kepala daerah sebagaimana (2) Tetap -
dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk
baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan dapat diubah pada setiap SKPD;
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 87 - dari 162
halaman