Page 86 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Kebijakan Umum - -
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

37. Ketentuan Pasal 155 ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah,
sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155 Pasal 155 -

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai (1) Tetap -
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,
sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan
dalam KUA.

(2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan (2) Tetap -
terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
154 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum
perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS (3) Tetap -
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan
secara lengkap penjelasan mengenai :
a. tetap
a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya;
b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk b. tetap - program dan kegiatan yang dapat diusulkan
ditampung dalam perubahan APBD dengan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD
tahun anggaran berjalan; tahun anggaran berjalan; dan
c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus c. tetap
dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA
tidak tercapai; dan
d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus d. tetap
ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS (4) Tetap -
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan
Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS -
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan
perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD
minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 86 - dari 162
halaman