Page 33 - Microsoft Word - Permen No.59-2007.doc
P. 33
LAMPIRAN A.VII.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 59 TAHUN 2007
TANGGAL : 26 OKTOBER 2007
Pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya
sesuai kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah. Urutan kode rekening
tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:
Kolom 1 Kode Urusan
Wajib/Pilihan
Kolom 2 Kode Urusan
Kolom 3 Kode Organisasi
Kolom 4 Kode Program
Kolom 5 Kode Kegiatan
Daftar program dan kegiatan dibagi menjadi 2 pengelompokan kode sebagai berikut :
1. Program yang diberi kode 1 – 14 untuk menampung program-program yang bersifat umum
dan terdapat di setiap SKPD.
2. Program yang diberi kode 15 – dst untuk menampung program-program yang bersifat
spesifik untuk setiap urusan.
Contoh 1 : Dinas Pendidikan merencanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai kegiatan pertama di
program tersebut. Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut :
PROGRAM :
1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN :
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
1 01 1.01.01 01 01
listrik
Contoh 2 : Dinas Pendidikan merencanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun sebagai program pertama di urusan pendidikan. Dalam program
tersebut, direncanakan kegiatan Penambahan Ruang Kelas sebagai kegiatan pertama.
Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut :
PROGRAM :
1 01 1.01.01 15 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KEGIATAN :
1 01 1.01.01 15 01 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas