Contoh program dan kegiatan lainnya masih dapat menggunakan Lampiran A.VII pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, disesuaikan dengan kebutuhan obyektif, nyata dan
karakteristik daerah.
Salinan sesuai dengan
aslinya MENTERI DALAM NEGERI,
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
PERWIRA H. MARDIYANTO