Page 47 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan
DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.
(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perkada tentang
penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh
PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.
(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan
kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan
pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
(6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 134
(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana
dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.
(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai
Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 135

(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh
PPKD.

Pasal 136
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 dan Pasal 135 diatur dalam Perkada berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 137
(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan

47/109