Page 63 - PP_NO_12_2019
P. 63

www.hukumonline.com/pusatdata




                  keuangan.
            (3)   Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan,
                  pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.


                                                        Pasal 187
            (1)   SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik
                  akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku
                  besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

            (2)   Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
                  a.    laporan realisasi anggaran;
                  b.    laporan perubahan saldo anggaran lebih;
                  c.    neraca;
                  d.    laporan operasional;

                  e.    laporan arus kas;
                  f.    laporan perubahan ekuitas; dan
                  g.    catatan atas laporan keuangan.
            (3)   SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi
                  SKPD.


                                                        Pasal 188
            (1)   BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c merupakan pedoman
                  bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan
                  laporan keuangan secara lengkap.
            (2)   BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik
                  keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah
                  Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan
                  keuangan.
            (3)   BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar
                  Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



                                                      Bagian Kedua
                                         Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah


                                                        Pasal 189

            (1)   Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan
                  keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan
                  SKPD selaku entitas akuntansi.

            (2)   Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala
                  SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
                  a.    laporan realisasi anggaran;

                  b.    neraca;
                  c.    laporan operasional;




                                                                                                    63/109
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68