Page 68 - PP_NO_12_2019
P. 68
www.hukumonline.com/pusatdata
dimaksud dalam Pasal 199, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah
Pasal 201
Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya.
Pasal 202
Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 203
Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
Pasal 204
(1) Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran
Belanja Daerah.
BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 205
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh
pejabat pengelola BLUD.
68/109
