Page 70 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

Pasal 212
Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian
seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213
(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
(3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 214
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada
masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
(4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh
masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 215
(1) Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 214 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 214 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup Daerah provinsi.

(3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

70/109