Page 71 - PP_NO_12_2019
P. 71
www.hukumonline.com/pusatdata
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 216
(1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri.
(2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.
Pasal 217
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 218
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 219
(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.
(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 220
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan
dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk
71/109
