Page 72 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan
Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah memperoleh
pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 221
(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pasal 222
(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah.
(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling
lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;
c. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. akuntansi dan pelaporan; dan
g. pengadaan barang dan jasa.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas
usulan Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XV

72/109