Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 09 September 2019

EKONOMI & BISNIS

senin, 9 september 2019 17

Evaluasi Kinerja Pengelolaan BPJS Kesehatan

BUMD Maksimalkan

Keuntungan Perlu Diperbaiki

BANJARBARU, PPOST
Pemerintah Provinsi Kaliman- JAKArtA, ppOst
tan Selatan mengevaluasi kinerja
empat Badan Usaha Milik Daerah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meng-
(BUMD) untuk memastikan kin- inginkan pemerintah dapat benar-benar memperbaiki
erja perusahaan tersebut mampu sistem pengelolaan BPJS Kesehatan terutama dalam
memberikan keuntungan maksi-
mal bagi Pendapatan Asli Daerah mengatasi persoalan defisit sehingga dapat mengede-
(PAD). pankan kemaslahatan rakyat Indonesia.
Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan, Ab- “Saya mendesak Presiden BPJS yang ada saat ini.
dul Haris di Banjarbaru, Jumat, Jokowi untuk segera memper- “Akar permasalahan defisit
mengatakan, bila hasil evaluasi baiki sistem pengelolaan BPJS BPJS Kesehatan sendiri tidak
ditemukan ada BUMD berkinerja terutama sistem teknologi pernah diselesaikan,” kata
kurang baik, tidak menutup ke- informasi dan manajemen Peneliti dan Advokasi Isu Ke-
mungkinan pihaknya merom- operasional dengan baik, se- sehatan dan Perburuhan IGJ
bak struktur perusahaan daerah hingga memberikan kepastian Muhammad Teguh Maulana.
tersebut. perlindungan dan kesejahter- Menurut Teguh, sejak awal
“Saya tidak akan membiarkan aan sosial bagi seluruh rakyat program Jaminan Kesehatan
investasi yang diberikan, menjadi Indonesia tanpa kecuali,” kata Nasional (JKN) tersebut di-
beban psikologis bagi keuangan Abdul Haris Mardani Ali Sera dalam rilis di canangkan, model pembiayaan
daerah. Seluruh investasi yang Jakarta, Jumat. yang dipilih berpotensi untuk
telah dikeluarkan Pemprov harus Menurut Ketua DPP PKS itu, mengalami kerugian yang besar.
mampu mendorong pendapatan daerah, sejak adanya Undang- hal yang harus segera dilaku- Untuk itu, ujar dia, seharusnya
daerah,” katanya. undang tentang Perseroan Ter- kan perbaikan adalah enam pemerintah meninjau ulang
Menurut dia, saat ini keempat batas (PT). akar masalah yang dipapar- model pembiayaan JKN, khu-
BUMD telah memberikan keun- “Kita tidak bisa melaku- kan dalam audit BPKP seperti susnya BPJS Kesehatan yang
tungan terhadap pemerintah, kan intervensi langsung. Rumah sakit nakal, layanan saat ini yang menggunakan Foto : Antara
tetapi apakah keuntungan terse- Kita tetap menghormati pi- lebih banyak dari peserta, pe- sistem iuran atau pembayaran
but sudah memuaskan apa belum, hak perusahaan,” katanya. rusahaan main-main, peserta premi asuransi. Utama BPJS Kesehatan Fahmi program Jaminan Kesehatan Sebelumnya DPR RI meno-
apakah keuntungan sudah sesuai Saat ini, deviden Pemrov Kalsel, aktif rendah, data tidak valid, Sebab, lanjutnya, dengan Idris usai menghadiri Rapat Nasional (JKN) tersebut di- lak rencana pemerintah untuk
dengan yang diharapkan apa per 5 September 2019, yakni Bank manajemen klaim. membebankan biaya jaminan Gabungan bersama Komisi canangkan, model pembiayaan menaikkan premi JKN untuk
belum, harus dievaluasi terlebih Kalsel Rp20.290.069.766, PT. Jam- Selain itu, ujar dia, sejak kesehatan kepada masyara- IX dan XI DPR RI di Gedung yang dipilih berpotensi untuk Peserta Bukan Penerima Upah
dahulu. krida Kalsel Rp239.425.953, PT. implementasi BPJS pada 2014, kat, pemerintah seperti me- DPR-RI, Jakarta, Senin (2/9). mengalami kerugian yang besar. (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
“Selain untuk memastikan kin- Askrida Rp350.497.740 dan PT. ternyata dinilai masih jauh lepaskan kewajibannya untuk Fahmi menjelaskan bahwa Untuk itu, ujar dia, seha- Kelas III sampai pemerintah
erja BUMD evaluasi juga untuk Bangun Banua Rp828.276.527. dari sempurna sistem penge- menjamin akses kesehatan cepat atau tidaknya penyele- rusnya pemerintah menin- menyelesaikan data cleans-
mengetahui berbagai persoalan Adapun, langkah-langkah lolaannya. yang terjangkau bagi seluruh saian data cleansing itu juga jau ulang model pembiayaan ing serta mendesak pemerintah
dan kendala yang dihadapi peru- pembinaan selanjutnya terha- “Saya minta Presiden segera masyarakat. tergantung dari koordinasi JKN, khususnya BPJS Kes- untuk mencari cara lain dalam
sahaan,” katanya. dap BUMD yakni konsolidasi memperbaiki sistem penglo- “Bahkan dengan menggu- antar kementerian terkait sep- ehatan yang saat ini meng- menanggulangi defisit Dana
Walaupun sesuai ketentuan, data-data dan inventarisasi laan BPJS dengan baik dan nakan model saat ini juga, erti Kementerian Sosial dan gunakan sistem iuran atau Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.
Pemprov tidak boleh intervensi ter- permasalahan yang dihadapi benar sesuai UU dan meno- pemerintah tidak ada bedanya Kementerian Dalam Negeri. pembayaran premi asuransi. DPR RI juga mendesak
lalu jauh terhadap perusahaan, na- oleh BUMD Kalsel. Kemudian, lak memberatkan masyarakat dengan menerapkan logika Sementara itu, Indonesia Sebab, lanjutnya, dengan mem- pemerintah untuk segera
mun sebagai pemilik saham, Pem- membantu dalam mencari solusi dengan memberikan sanksi ekonomi pasar yang mengang- for Global Justice (IGJ) me- bebankan biaya jaminan ke- memperbaiki Data Terpadu
prov memiliki kewenangan untuk terhadap permasalahan tersebut. bagi peserta yang tidak bayar gap bahwa jaminan kesehatan nyatakan usulan kenaikan sehatan kepada masyarakat, Kesejahteraan Sosial seb-
mengetahui kinerja perusahaan. Selanjutnya, rapat koordinasi iuran,” ucapnya. merupakan suatu komoditas iuran BPJS Kesehatan terha- pemerintah seperti melepaskan agai basis dari Data Terpadu
“Jadi pemerintah, akan melakukan dan evaluasi terhadap kinerja Ia juga menyatakan menolak jasa yang dapat difinansialisa- dap peserta yang menikmati kewajibannya untuk menjamin penentuan Penerima Ban-
fungsi kontrol sesuai dengan ke- keuangan maupun kinerja SDM wacana pemerintah menaik- sikan,” ucap Teguh. fasilitas kesehatan BPJS, dinilai akses kesehatan yang terjang- tuan Iuran (PBI) Program JKN.
wenangan sebagaimana ketentuan BUMD Kalsel. kan iuran BPJS Kesehatan dua Sebagaimana diwartakan, tidak akan menyelesaikan akar kau bagi seluruh masyarakat. Perbaikan ini termasuk
yang telah ditetapkan,” katanya. Selain itu, memonitoring dan kali lipat dari sebelumnya. BPJS Kesehatan berharap permasalahan terkait defisit “Bahkan dengan menggu- penyelesaian data cleans-
Keempat BUMD yang kini peninjauan langsung di lapangan Sementara itu, Indonesia dapat menuntaskan perbaikan BPJS yang ada saat ini. nakan model saat ini juga, ing terhadap sisa data dari
dalam proses evaluasi tersebut untuk sinkronisasi dan rekonsi- for Global Justice (IGJ) me- data atau data cleansing Dana “Akar permasalahan defisit pemerintah tidak ada bedanya hasil Audit dengan Tujuan
yakni, Bank Kalsel, PT Jamkrida liasi data yang telah disampaikan nyatakan usulan kenaikan Jaminan Sosial (DJS) Kesehat- BPJS Kesehatan sendiri tidak dengan menerapkan logika Tertentu Dana Jaminan Sosial
Kalsel, PT Askrida, dan PT Bangun kepada Biro Sarana dan Prasa- iuran BPJS Kesehatan terha- an pada akhir September 2019. pernah diselesaikan,” kata penel- ekonomi pasar yang mengang- Kesehatan tahun 2018 oleh
Banua. rana Perekonomian Daerah. dap peserta yang menikmati “Semakin cepat data cleans- iti dari lembaga advokasi terse- gap bahwa jaminan kesehatan Badan Pengawasan Keuangan
Menurut Sekda, Pemprov tidak “Kita melakukan koordinasi dan fasilitas kesehatan BPJS, dinilai ing, semakin bagus. Kalau kita but, Muhammad Teguh Maulana merupakan suatu komoditas dan Pembangunan 10,65
bisa melakukan intervensi secara pemuktahiran data terhadap tidak akan menyelesaikan akar inginnya bulan September ta- dalam rilis di Jakarta, Jumat. jasa yang dapat difinansialisa- juta peserta JKN yang masih
langsung terhadap perusahaan kinerja BUMD,” katanya.(ant/P8) permasalahan terkait defisit hun ini selesai,” ujar Direktur Menurut Teguh, sejak awal sikan,” ucap Teguh. bermasalah.(ant/P8)

Produk Obat Indonesia Tembus Pasar Polandia

LONDON, PPOST Sementara itu, Dubes Siti Nu- Indonesia-Polandia di sektor kes- wakilan RI di Polandia ini juga me- hanya Indonesia tetapi juga negara dari Indonesia, setelah melihat anya keinginan pihak perusahaan
Indonesia melalui perusahaan graha Mauludiah mengatakan kerja ehatan. nilai perlunya Bioton, S.A. memper- ASEAN lainnya. kualitas obat yang dihasilkan mitra menggunakan lebih banyak moda
PT Ferron Par Parmaceuticals,salah sama antara Bioton S.A. dengan Dia berharap kerja sama ini dapat timbangkan menanamkan investasi Menurut Dubes terdapat ke- Indonesianya dan kondisi pasar transportasi via udara untuk mem-
satu anak perusahaan Dexa Medika PT. Ferron Indonesia membuka berjalan langgeng dan meningkat di Indonesia untuk menjangkau mungkinan pihak Bioton, S.A. me- di Polandia yang sangat membu- percepat kedatangan logistik barang
melakukan ekspor perdana ke Po- lembaran baru kerja sama bilateral di masa mendatang. Kepala Per- pangsa pasar yang lebih luas, tidak nambahkan jumlah pesanan obat tuhkan obat diabetes. Bahkan ad- ke negara Eropa Tengah.(ant/P8)
landia dalam bentuk lima juta tablet
Avamina SR (1 kontainer) yang salah
satu fungsinya adalah mencegah
dan mengurangi efek penyakit gula.
Seremoni penerimaan obat-
obatan asal Indonesia dilakukan di
kantor pusat Bioton, dihadiri Dubes
RI untuk Polandia, Siti Nugraha
Mauludiah, demikian ikian Kepala
Fungsi Ekonomi KBRI Warsawa,
Taufiq Lamsuhur.
President Direktur Bioton S.A.
Robert Newmann saat seremoni
penerimaan simbolik obat-obatan
asal Indonesia di kantor pusat Bioton
di daerah Mazowiecki, Warsawa,
Polandia, Kamis (5/9) menyampai-
kan obat-obat produksi PT. Ferron
Par Parmaceuticals telah melewati
serangkaian uji klinis memenuhi
standar kesehatan di Polandia dan
kualitas produksi PT Ferron terbukti
di lapangan.
Obat-obat dengan merek dagang
Avamina ini, dibutuhkan oleh para
penderita diabetes atau penyakit
gula di Polandia, memiliki kecender-
ung meningkat dari tahun ke tahun.

Layout : Anis Rahmawati/SMK Karsa Mulya/Siswa Magang 2019