Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2018

Title KSPI SEBUT PEMERINTAHAN JOKOWI PRO UPAH MURAH SEPERTI SOEHARTO
Media Name tempo.co
Pub. Date 27 Desember 2018
https://bisnis.tempo.co/read/1159200/kspi-sebut-pemerintahan-jokowi-pr o-upah-murah-
Page/URL
seperti-soeharto
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta pemerintah mencabut
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Presiden KSPI
Said Iqbal menilai beleid tersebut menunjukkan pemerintah pro rezim upah murah.

"Rezim upah murah dijalankan hanya pada rezim Soeharto, yaitu upah dikendalikan
oleh negara," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Rabu, 26 Desember
2018.

Iqbal membenarkan bahwa pada era Soeharto itu upah pasti naik setiap tahunnya,
sesuai dengan kebutuhan fisik minimum. Kondisi tersebut hampir serupa dengan
kondisi era sekarang di mana upah buruh pasti naik, sesuai dengan poin-poin dalam
beleid Pengupahan. "Tapi dengan PP 78, negara telah merampas hak berunding
serikat buruh untuk merundingkan upah bersama dengan asosiasi pengusaha," tutur
Iqbal.

Pasalnya, dalam beleid itu, menurut Iqbal, tidak ada lagi hak runding bagi buruh.
Penetapan upah hanya didasari oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. "Bagaimana
ada peningkatan kesejahteraan kalau perundingan saja tidak ada."

Dengan dicabutnya PP Nomor 78 Tahun 2015, Iqbal mengatakan perihal pengupahan
sebaiknya mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 soal
Ketenagakerjaan saja. dalam beleid itu, ujar Iqbal, pada pasal 88 hingga 90 sudah
diatur mengenai penetapan upah minimum. "Turunannya banyak yang menyimpang,
yang penting UU dijalanin," kata dia. "Kalau Peraturan Menteri atau PP bertentangan
dengan UU, sepatutnya tidak dijalankan."

Dalam Undang-undang, kata Iqbal, ada dua ukuran upah minimum, yaitu upah
minimum berdasarkan kewilayahan, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum
kabupaten dan kota. Selain itu, upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang
berdasarkan sektor industri. "UMSK nilainya lebih tinggi dari UMK karena ini
berdasarkan sektor industri unggulan, karena itu sudah dua ini saja yang dijalankan,"
ucapnya.

Karena itu, Iqbal juga meminta pemerintah melihat sektor industri dalam penentuan
upah. "Sekarang kan dipukul rata, karena itu UMS harus dijadikan keputusan di
seluruh Indonesia, sekarang hanya beberapa daerah," tutur dia. Di samping itu, KSPI
mengusulkan pemerintah menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60

Page 32 of 101.