Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2018
P. 56

Title          EVALUASI SARKES PEMERIKSA CPMI, BP3TKI MATARAM SATUKAN VISI BERSAMA
                              STAKEHOLDER
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      27 Desember 2018
               Page/URL       https://www.beritasatu.com/nasional/529809-evaluasi-sarkes-pemeriksa-c pmi-bp3tki-
                              mataram-satukan-visi-bersama-stakeholder.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Tingginya angka keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Nusa Tenggara
               Barat  memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta  dalam  setiap  tahap
               proses  pemberangkatan,  salah  satunya  yang  tidak  terpisahkan  ialah  tahap
               pemeriksaan kesehatan. Sehingga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi CPMI,
               perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan sarana kesehatan (Sarkes) sebagai
               pelaksana pemeriksaan, baik sarkes swasta maupun milik pemerintah yaitu Rumah
               Sakit Umum Daerah (RSUD).

               Demikian  diungkapkan  Direktur  Kerjasama  dan  Verifikasi  Penyiapan  Dokumen
               Penempatan  (KVPD)  BNP2TKI,  Haposan  Saragih,  saat  membuka  rapat  evaluasi
               sarana kesehatan pemeriksa calon PMI di wilayah Nusa Tenggara Barat pada Jumat
               21 Desember 2018.

               Dimoderatori  oleh  Plt.  Kepala  BP3TKI  Mataram  Noerman  Adhiguna,  rapat  yang
               diadakan di Aula Kantor Disnaker Provinsi NTB ini diikuti oleh pemangku kepentingan
               terkait yaitu Himpunan Pemeriksa Kesehatan TKI (HIPTEK), Disnaker Kab/kota se-
               NTB, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-NTB, Direktur RSUD se-NTB, Penanggungjawab
               Sarkes, serta perwakilan PPTKIS.

               Saat memaparkan laporan pemeriksaan CPMI sepanjang tahun 2018, Kepala Dinas
               Kesehatan Provinsi NTB, Nurhadini Eka Dewi memaparkan dari 29.921 CPMI yang
               diperiksa,  sebanyak  1.328  CPMI  dinyatakan  unfit  karena  dinyatakan  menderita
               Hepatitis.

               Sementara itu, dari total CPMI fit yang sudah berangkat, tercatat 60 CPMI dideportasi
               karena  dinyatakan  unfit  setelah  medical  check-up  di  negara  penempatan,  sebab
               terdeteksi  menderita  Tuberkulosis  (TB).  Sehingga,  perlu  adanya  evaluasi  agar
               meminimalkan jumlah PMI yang dipulangkan ke Indonesia karena dinyatakan unfit
               saat di negara penempatan.

               "Seorang  PMI  akan  dinyatakan  fit  jika  hasil  medical  check-up  menunjukan  PMI
               tersebut  bebas  dari  penyakit  menular.  Adanya  perbedaan  hasil  medical  check-up
               dimungkinkan karena beberapa hal. Pertama, jangka waktu antara medical check-up
               di daerah asal dan saat tiba di negara penempatan yang bisa berjarak 2 sampai 3
               bulan.  Jangka  waktu  yang  memungkinan  seseorang  tertular  TB.  Kedua,
               dimungkinkan  adanya  perbedaan  pembacaan  hasil  foto  rontgen  antara  sarkes  di
               Indonesia dan negara tujuan. Untuk itu dirasa perlu adanya peningkatan fasilitas alat
               pemeriksaan di setiap sarana kesehatan," papar Nurhadini Eka Dewi.






                                                       Page 55 of 101.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61