Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 DESEMBER 2018

Title PEKERJA PENERIMA UPAH DI PHK, TETAP PEROLEH MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 22 Desember 2018
http://rri.co.id/post/berita/614768/kesehatan/pekerja_penerima_upah_di
Page/URL
_phk_tetap_peroleh_manfaat_jaminan_kesehatan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Sesuai Peraturan presiden-Perpres 82 Tahun2018, peserta Jaminan Kesehatan
Nasional Kartu Indonesia Seha (JKN-KIS) dari segmen Pekerja Penerima Upah-PPU
yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat
jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

"Manfaat jaminan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan
kelas III", jelas Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi
Publik, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Dwi Restiyanti, Sabtu (22/12/2018).

Dwi Restiyanti mengatakan, PHK itu bukan ketika pekerja diputuskan kerjasamanya
dengan perusahaan tetapi ada hal-hal tertentu yang menyatakan itu adalah PHK.

"Namun demikian PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria yaitu, PHK sudah ada
putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan atau akta
pengadilan hubungan industrial. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan
dengan akta notaris, dan PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian,
dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadian. Dan PHK karena Pekerja
mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan
surat dokter", terangnya.

Lebih lanjut Dwi Restiyanti menejlaskan, apabila terjadi sengketa atas PHK yang
diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik
pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakanm keawjiabn membayar
Iuran hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka yang bersangkutan
wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar Iuran.
Sementara jika yang bersangkutan tidak bekerja lagi dan tidak mampu, selanjutnya
pekerja didaftarkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena program JKN-KIS
merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama.

"BPJS tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan
jumlah peserta terbesar di dunia, sehingga masing-masing pihak memiliki peran
penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya",
tambahnya.

Page 96 of 101.