Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 20 Juli 2020
P. 2

OPINI








                senin, 20 JULi 2020                                                                                                                                                                    2

                                                                                              Ladang Bisnis Baru

                              editorial



                            Surat Sehat                                                     Bernama Rapid Test!


                       Paling Berharga

                                                                                                                      Penulis: Lalu Mara Satriawangsa
                    MASyArAKAT yang ingin bepergian keluar daerah, kini bisa
                   bernafas lega. Pasalnya pemerintah sudah mengizinkan perjalanan
                   keluar daerah, baik menggunakan jalur darat, laut, dan udara. Syarat-  DALAM krisis pasti
                   nya, hanya perlu membawa surat keterangan sehat berdasarkan   ada peluang besar.
                   rapid test (tes cepat). Surat tersebut didapatkan setelah menjalani
                   pemeriksaan di laboratorium.                         Pandemi covid-19 telah
                    Tes cepat menggunakan sampel darah. Setiap orang yang men-  membuat perekonomian
                   jalani tes cepat, diambi darah di ujung jari atau lipatan tengah tangan.   global mengalami
                   Sampel darah akan diuji di laboratorium. Biaya yang dikeluarkan
                   antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Bahkan perkembangan tera-  kontraksi yang
                   khir, pemerintah menetapkan harga tertinggi tes cepat Rp150 ribu.  mengarah pada resesi
                    Pentingnya surat sehat berdasarkan hasil tes cepat, menjadi pelu-  berkepanjangan. Tak ada
                   ang bisnis bagi oknum tertentu. Hal itu dengan membuat surat hasil
                   tes cepat palsu. Seseorang tidak perlu mengambil sampel darah un-  satu pun negara di dunia
                   tuk mendapatkan surat tersebut. Tinggal membayar dengan nominal   yang tak mengalami
                   tertentu, sudah bisa mendapatkan surat sehat tanpa diambil darah.  pelambatan ekonominya.
                    Munculnya surat hasil tes cepat palsu, setelah petugas menangkap
                   seorang sopir truk berinisial WS. Petugas menemukan kejanggalan   Gelombang PHK terjadi di
                   pada dokumen hasil tes cepat yang dibawanya. Curiga terhadap   mana-mana.
                   dokumen, petugas langsung mengorek keterangan dari oknum
                   sopir. Petugas mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan.
                    Oknum sopir yang mengendarai truk dengan nomor polisi B
                   9121 UDB berasal dari perusahaan ekspedisi PT Windu Jaya Utama,   i bALiK cerita kelam
                   Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia langsung diamankan petugas   itu, ternyata pandemi
                   lantaran membawa hasil tes cepat yang diduga palsu. Hasil tes cepat   D covid-19 menciptakan
                   yang diduga palsu diperoleh dari perusahaan tempatnya bekerja.   peluang bisnis. Sektor kesehat-
                    Dokumen hasi tes cepat itu diperoleh WS tanpa menjalani tes
                   cepat. Petugas sudah menelusuri ke pihak Laboratorium Klinik   an memang ladang bisnis yang
                                                                     sangat besar. Tak heran bila Bill
                   Panesa Banjarmasin yang mengeluarkan surat itu. Pihak klinik   Gates, salah satu orang terkaya
                   membantah menerbitkan hasil tes cepat dengan tanda tangan dokter   di dunia pun tertarik masuk ke
                   penanggung jawab yang hanya dipindai alias tidak asli.   sektor kesehatan, seperti yang
                    Dokumen hasil tes cepat diduga palsu pernah diungkap Kepoli-
                   sian Resor Kotawaringin Barat. Lima orang yang diduga melakukan   penah penulis tulis di forum ini
                                                                     dengan judul Sektor Kesehatan,
                   tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan pulang kampung   Ladang Bisnis Sangat Besar.
                   melalui jalur laut telah ditangkap. Dokumen yang diduga dipalsu-  Beberapa waktu lalu, Gugus
                   kan surat hasil tes cepat covid-19 mengatasnamakan RSUD Sultan   Tugas Percepatan Penanganan
                   Imanuddin Pangkalan Bun.                          Covid-19 mengeluarkan Surat
                    Siapa sangka, surat keterangan sehat kini sangat dibutuhkan.
                   Sebelum masa pandemi, tidak ada yang menginginkan surat keteran-  Edaran (SE) Nomor 7 Tahun
                                                                     2020. Dalam SE tersebut men-
                   gan sehat. Kalau pun ada, hanya untuk kepentingan mendapatkan   gatur kewajiban melampirkan
                   pekerjaan. Itu pun hanya berbekal surat dari puskesmas, atau sarana   surat bebas atau negatif covid-19
                   kesehatan yang ada di desa.                       dari hasil rapid test yang berlaku
                    Kini surat sehat seperti surat berharga. Semua orang berlomba
                   ingin mendapatkan surat keterangan sehat. Tujuannya untuk ber-  tiga hari atau hasil tes PCR yang
                                                                     berlaku tujuh hari. Belakan-
                   bagai kepentingan. Paling banyak, permintaah surat sehat untuk   gan, masa berlaku hasil tes itu
                   bepergian keluar kota. Masyarakat pun, harus rela merogoh kocek   berubah menjadi 14 hari seperti
                   pribadi hanya untuk mendapatkan selembar surat sehat.  yang diatur SE terbaru Nomor 9
                    Surat sehat yang bertuliskan non reaktif, untuk dibawa ke berbagai
                   daerah tujuan. Tidak heran ada oknum yang berani memalsukan   Tahun 2020.
                                                                       Suka tidak suka, komersiali-
                   dokumen tersebut. Padahal, itu sangat membahayakan orang lain.   sai rapid test pun terjadi. Biaya
                   Karena kita tidak pernah tahu, orang yang diberikan surat sehat   Rapid test Covid-19 berkisar Rp
                   palsu tersebut, apakah bebas dari covid-19 atau tidak.  350 ribu – Rp 500 ribu. Sementara
                    Pemerintah perlu mengambil sikap terhadap temuan dokumen
                   palsu hasil tes cepat. Itu tidak bisa dibiarkan. Karena bisa jadi, banyak   harga testkit menurut informasi
                                                                     yang penulis peroleh sebesar Rp
                   surat keterangan sehat yang beredar justru palsu. Surat palsu terse-  30 ribu – Rp 75 ribu! Kebayang
                   but, bahkan tidak menutup kemungkinan lolos dari pemeriksaan   nilai bisnis dan keuntungan
                   petugas. Sebaiknya pemerintah menetapkan standar surat sehat   yang diperoleh dari rapid test,
                   yang dikeluarkan, untuk menjamin keaslian.        pastilah sangat besar. Sementara
                    Langkah lain, pemerintah perlu mempermudah proses tes cepat.                iLUsTRAsi - Rapid Test
                   Memberikan pelayanan kepada setiap orang yang ingin menjalani   swablab/PCR biayanya berkisar
                                                                     antara Rp 1,75 juta – Rp 2,5 juta.
                   tes sehat. Tarif yang ditetapkan tentu harus terjangkau. Hasil tes   Aturan mengharuskan rapid   Nomor HK.02.02/I/2875/2020   Menkes/382/2020 tentang Proto-  rumah.  rapid test. Toh, hasil rapid test
                   cepat tidak terlalu lama, sehingga bisa ditunggu. Jika tidak, jangan   test memang sangat memberat-  tentang Batasan Tarif Tertinggi   kol Kesehatan Bagi Masyarakat   Seharusnya pemerintah mem-  tak menjamin bebas dari potensi
                   heran kalau surat sehat paling berharga tersebut, banyak dipalsukan   kan bagi masyarakat, khususnya   Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi,   di Tempat dan Fasilitas Umum   bebaskan biaya rapid test meng-  terpapar covid-19.
                   oknum tidak bertanggung jawab.*                   yang ingin bepergian dengan   tetap memberatkan masyarakat.   dalam Rangka Pencegahan dan   ingat anggaran yang dialokasi-  Atau pemerintah mencabut
                                                                     pesawat udara, kapal laut, dan   Di sisi lain aturan Kemenkes   Pengendalian Covid-19.  kan untuk penanganan pandemi   aturan yang mewajibkan rapid
                                                                     kereta api dalam jumlah banyak   mengakui, bahwa telah terjadi   Dalam poin protokol kesehat-  covid-19 jumlahnya sangat besar,   test bagi masyarakat yang in-
                                                                     (keluarga).                komersilisasi rapid test!  an bagi penumpang hanya me-  dan khusus untuk sektor kes-  gin berpegian dengan pesawat
                                                                                                  Padahal syarat wajib  rapid
                    PALANGKA     POST                                irnya mematok tarif maksimal   test ini sebetulnya bertentangan   wajibkan penggunaan masker,   ehatan anggarannya sebesar Rp   udara, kapal laut dan kereta
                                                                       Meski Kemenkes pada akh-
                                                                                                                           menjaga kebersihan tangan, jaga
                                                                                                                                                      87,55 triliun. Masyarakat sudah
                                                                                                                                                                                 api.  Toh,  hasil rapid  test  tak
                                                                     pemeriksaan rapid test antibodi   dengan Keputusan Menteri   jarak, dan memastikan dalam   terhimpit masalah  ekonomi,   menjamin terbebas dari ancaman
                     Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya  Rp150 ribu melalui Surat Edaran   Kesehatan Nomor HK.01.07/  kondisi sehat sebelum keluar   jangan lagi dibebankan biaya   covid-19.(*)
                          Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
                            Terbit Pertama : 15 November 2001                               Kompromi Ekosistem Pendidikan
                        SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-
                          15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001
                                                                                                                              Penulis:  Hendarman
                   Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto                        Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
                    Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
                           Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani              PAKAH daerah-daerah   memulai pembukaan sekolah   rumah (BDR) Prinsip ‘kesehatan   atas atau yang sederajat. Bukan   dengan baik, menjadi tidak baik
                                   Ombudsman : -                           sudah siap dengan kon-  (school-reopening). Itu pun apa-  dan keselamatan’ seyogianya   tidak mungkin ada pihakpi-  ketika diimplementasikan di
                                                                     Asekuensi kebijakan pe-    bila daerah mereka masuk status   dipahami berbagai pihak. Pem-  hak, termasuk kepala daerah,   lapangan. Ditengarai, kebijakan
                             Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta   nyelenggaraan pembelajaran di   zona hijau.           bangkangan terhadap kebijakan   yang memandang panduan   itu dipelintir sejumlah oknum
                              Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera   masa pandemi yang ditetapkan   Data yang ada menunjukkan,   dapat dimaknai sebagai kega-  tersebut memiliki ‘kekakuan’   atau kelompok yang melakukan
                              Seventin Guspatmi, Rangga Andika       melalui Keputusan Bersama   saat ini terdapat 534.630 satuan   galan kompromi antarelemen   dan ‘kurang lentur’. Perubahan   penyesuaian atau adaptasi untuk
                       Assisten Redaktur : Adik Sigit Permana, Bella Rhomadani  Empat Menteri, yaitu Menteri   pendidikan, 68,73 juta siswa,   ekosistem pendidikan.  status zona dapat juga dipan-  kepentingan-kepentingan yang
                                                                     Pendidikan dan Kebudayaan,   dan 4,18 juta guru/dosen yang   Pertanyaannya, apakah akan   dang sebagai kekakuan karena   di luar domain dari konten kebi-
                      Reporter Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry   Menteri Agama, Menteri Dalam   terlibat pembelajaran jarak jauh   ada sanksi terhadap daerah-  berpotensi penutupan pembe-  jakan itu sendiri. Contoh, banyak
                      Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, M Riduan Noor, Agus   Negeri, serta Menteri Kesehatan?   (sumber: Deputi Bidang Koor-  daerah yang tidak mematuhi   lajaran tatap muka yang sedang   satuan pendidikan atau sekolah
                                Priyono, Ghorby, M Anshari.            Apakah daerah-daerah su-  dinasi Pendidikan dan Agama,   kebijakan tersebut? Dari kepu-  berjalan. Pembelajaran di daerah   dan kepala sekolah yang belum
                                                                     dah siapkan strategi pembe-  Kemenko PMK, 2020). Sebanyak   tusan bersama empat menteri   status zona hijau dapat dihen-  mengetahui atau menyadari
                                                                     nahan program belajar dari   46.272 satuan pendidikan atau   tersebut, masih tidak tercantum   tikan tanpa kompromi apabila   kebijakan ‘relaksasi’ penggu-
                              Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi    rumah (BDR)? Apakah daerah   18% dari seluruh satuan pendi-  klausul yang menyatakan sanksi   dalam sekian hari atau minggu   naan dana bantuan operasional
                                  Sukamara : Fahriansyah
                              Sampit : Sumiati, Nafiri, Prasgiantoro  sudah bisa ‘memetakan’ satuan-  dikan dasar dan menengah tidak   apabila daerah tidak mematuhi   terdapat korban terpapar positif.  sekolah (BOS).
                                                                                                                                                                                  Permendikbud  No  19/2020
                       Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy Mansyur Huda  satuan pendidikan yang ada   ada akses ke internet.   keputusan dimaksud.   implementasi             telah mengatur fl eksibilitas
                                                                                                                             Apakah seandainya pihak
                                                                                                  Di sam ping itu, terdapat
                                                                     di wilayahnya terkait dengan
                                 Kasongan : Khairul Saleh            ketersediaan infrastruktur dan   8.281 satuan pendidikan atau   sekolah tidak sepakat dengan   Walaupun satuan pendidikan   penggunaan itu. Dana BOS
                                 Kuala Kurun : Anthoneal             aksesibilitas terhadap teknologi?  3% belum terpasang listrik (sum-  kepala daerah atau kepala dinas,   atau sekolah sudah memenuhi   dapat digunakan untuk pem-
                                  Pulang Pisau : Asprianta
                                 Muara Teweh : Agus Sidik              Kesiapan Data dan informasi  ber: Dapodik Kemendikbud,   atas dasar ‘bukti periksa’ ketida-  semua yang  dipersyaratkan   belian pulsa, paket data, dan/
                                                                                                                                                      sesuai daftar periksa, pandanga
                                                                                                                           klayakan melakukan pembelaja-
                                                                                                April 2020; dan Emis Kemenag,
                                                                                                                                                                                 atau layanan pendidikan daring
                                   Puruk Cahu : Trisno                 Data akurat dan reliabel men-  April 2020). Akses peserta didik   ran tatap muka, akan dikenakan   n orangtua juga harus dipertim-  berbayar bagi pendidik dan/
                                    Buntok : Sintha                  genai kondisi satuan pendidikan   terhadap pembelajaran dalam   sanksi oleh kepala daerah atau   bangkan. Apabila orangtua tidak   atau peserta didik dalam rangka
                                   Tamiang Layang : -                yang berada dalam koordi-  jaringan (daring) di rumah dapat   kepala dinas? Harusnya dipa-  setuju anaknya masuk sekolah   pelaksanaan pembelajaran dari
                           Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati  nasi pemerintah daerah, men-  lebih rendah lagi, mengingat   hami bahwa yang ‘paling tahu’   mengikuti pembelajaran tatap   rumah. Selain itu, dapat juga
                                    Pangkalan Bun : -
                                                                     jadi suatu tantangan tersendiri.   ketersediaan sumber daya se-  situasi di satuan pendidikan   muka, tidak ada pemaksaan   digunakan untuk pembelian
                                                                     ‘Keberpihakan dan kehadiran’   lain ketersediaan listrik, yaitu   atau sekolah ialah kepala sekolah   yang dapat dilakukan pihak   cairan atau sabun pembersih tan-
                              Manager Produksi : Junaidi Effendi     pemerintah daerah menjadi ses-  kepemilikan gawai/laptop dan   dan jajarannya bersama komite   satuan pendidikan atau pihak   gan, pembasmi kuman, masker,
                    Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes,   uatu yang ditunggu masyarakat.   ketersediaan kuota internet.   sekolah.   dinas pendidikan. Artinya, anak   atau penunjang kebersihan dan
                      Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan Ismail, Gabriella Ois   Keputusan bersama empat                    Pengetahuan ini harusnya   dari keluarga tertentu bisa saja   kesehatan lain (termasuk ther-
                                 Meysiana, Dean Valentino.
                                                                     kementerian tersebut bisa di-  Sinergi                menjadi ‘harga mati’ yang tidak   tidak bersama dengan teman-  mogun).
                                                                     pandang sebagai ‘pembuka     Keberhasilan kebijakan terse-  boleh ditawar-tawar penguasa   temannya, dalam pembelajaran   Ketika ditanya, jawaban mer-
                        Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang  mata’ oleh berbagai kelompok   but sangat ditentukan adanya   daerah walaupun secara hierarki   tatap muka.   eka harus berkonsultasi dengan
                       Marketing Iklan Jakarta : Maya, Rahmad (08514680512)  masyarakat tentang sejauh mana   sinergi dengan berbagai kelom-  kepala sekolah di bawah koor-  Namun, mengikuti proses   pemegang kewenangan kebi-
                               Account Executive : Meilisa Bela      kewenangan pemerintah daerah   pok masyarakat. Daerah daerah   dinasi dari pemerintah daerah.   melalui pembelajaran jarak jauh   jakan di daerah. Pada kenyataan-
                              Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo        akibat undang-undang otonomi   tidak  dapat bergerak  sendiri   Kepala daerah atau kepala dinas   atau belajar dari rumah. Seha-  nya, masih ada daerah yang tetap
                                     HRD : Milna                     terwujud dalam realitas. Pemer-  dalam menentukan berbagai   pendidikan yang ada di suatu   rusnya kita menyikapi pem-  memaksakan bagi anak-anak
                                  Staff IT : Joko Hariyadi           intah daerah tidak dapat berkilah   inisiatif dan alternatif solusi.  daerah tidak berhak sama sekali   belajaran jarak jauh sebagai   di sekolah dasar untuk masuk
                                                                     atau ‘lari dari kenyataan’ untuk   A p a b i l a m e m a n g status   untuk membuka sekolah pada   suatu keniscyaan di masa depan.   sekolah sesuai tahun ajaran baru,
                      Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang   mencari ‘kambing hitam’ baru   zona daerahnya belum hijau,   jenjang sekolah dasar, bersa-  Pembelajaran jarak jauh tidak   bersamaan dengan anak-anak
                     Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182)   menyikapi kewenangan dan   kepala daerah atau kepala dinas   maan dengan dibukanya sekolah   bisa hanya dilaksanakan seb-  di sekolah menengah. Hal ini
                           Pangkalan Bun : Agency Ijai (08125092246  tanggung jawab yang dimiliki   harus melakukan ‘dialog dengan   menengah tingkat pertama dan   agai ‘menggugurkan kewajiban’   jelas ketidakpatuhan terhadap
                           Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).  mereka.                   pendekatan suara hati’ kepada   tingkat atas.         atau dilaksanakan asal-asalan.   keputusan bersama empat ke-
                                                                       Pemerintah daerah harus   para orangtua serta pemuka   Ketentuan yang berlaku ialah   Pemahaman terhadap kebijakan   menterian. Siapa yang berhak
                           Percetakan : PT Media Palangka Pambelum   segera mengambil langkah-  masyarakat. Mereka justru harus   pada bulan pertama yang boleh   cenderung menjadi isu yang   menjatuhkan sanksi untuk dae-
                       Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya  langkah yang strategis, dengan   menyadarkan dan mengedukasi   dibuka pada daerah zona hijau   sudah  berurat  berakar  sejak   rah daerah itu? Ini yang masih
                             (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)  mengutamakan prinsip ‘kes-  orangtua agar memahami tetap   hanya untuk sekolah menengah   zaman dahulu. Kebijakan yang   ditunggu publik dan tentu saja
                                                                     ehatan dan keselamatan’ untuk   menjalankan moda belajar dari   pertama dan sekolah menengah   sebenarnya sudah dirumuskan   masyarakat umum.(*)
   1   2   3   4   5   6   7