Page 5 - SKH Palangka Post Edisi 20 Juli 2020
P. 5
BISNIS
SENIN, 20 JULI 2020 5
RPH Siap Terima
Pemotongan
Sapi Kurban
PALANGKA RAYA, PPOST sisanya penjagal sapi. Sedangkan
Menghadapi perayaan Idul untuk penyembelihan qurban
Adha atau Kurban 1441 H ta- personil Butcher, ditambah 6
hun 2020, Rumah Potong He- orang sehingga tim Butcher juru
wan (RPH) Kalampangan, siap jagal dan juru sembelih halal ber-
menerima permintaan pemo- jumlah 15 orang untuk persiapan
tongan hewan di masa pandemi kurban.
Covid-19 ini agar tidak terjadi ”Meski kami memiliki keterba-
kerumunan massa dan memak- tasan dalam pelayanan pemoton-
simalkan kinerja RPH Kalam- gan hewan kurban. Namun tim
pangan. kami siap menerima permintaan
Kepala Unit Pelaksanan Teknis untuk melakukan pemotongan
Daerah (UPTD) Rumah Potong hewan kurban di Hari Raya Idul
Hewan (RPH) Dinas Ketahanan Adha nanti,” jelasnya, Jum’at
Pangan dan Pertanian (DKPP) (17/7).
Kota Palangka Raya drh Ganjar Ia juga mengingatkan ma-
Priyatno mengatakan untuk syarakat, untuk dapat memilih
penyembelihan hewan kurban hewan kurban yang sehat beru-
tahun ini RPH Kelampangan mur minimal dua tahun, sehat
memiliki kemampuan terbatas. jasmani tidak cacat, gemuk diu-
Menurutnya, dalam sehari tamakan sapi jantan dan telah
hanya mampu memotong 15-20 memiliki pening atau tanda sehat
ekor sapi, sementara menyam- dari DKPP Kota Palangkaraya.
but Hari Raya qurban tahun ini “Selain itu bila pemotongan
RPH total mampu menyembelih hewan kurban dilakukan di
atau memotong hewan qurban tempat ibadah masing-masing
25 hingga 30 ekor hingga masa dan agar tertib dari kerumunan
berkurban berakhir. massa, dapat mengubungi Dinas
Untuk itu, Tim harian pada Perhubungan, Satpol PP, TNI dan
RPH Kelampangan sudah meny- juga tim gugus tugas Covid-19
Foto : Antara
PAJAK - Sejumlah warga mengikuti kegiatan kampanye Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Spectaxcular 2020 di Medan, Sumatera Utara. iapkan sebanyak 9 tim Butcher, Kota Palangka Raya,” pungkas-
1 orang juru sembelih halal, dan
nya. (wdr/P8)
Stimulus Pajak
Diperpanjang
JAKARTA, PPOST Untuk fasilitas insentif bagi “Penerima fasilitas wajib miliar diberikan kepada WP
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ke- UMKM yakni pajak penghasilan menyampaikan laporan setiap yang bergerak di salah satu
final tarif 0,5 persen ditanggung
bulan dari yang sebelumnya
dari 716 bidang industri ter-
menkeu) memperpanjang pemberian stimulus berupa in- pemerintah maka WP tidak setiap tiga bulan. Fasilitas ini tentu, perusahaan KITE, pe-
sentif pajak dalam rangka penanganan dampak Covid-19 perlu melakukan setoran pajak. sebelumnya hanya tersedia rusahaan di kawasan berikat,
hingga Desember 2020. Tak hanya itu, pemotong bagi 431 bidang industri dan dan ditetapkan sebagai PKP
atau pemungut pajak juga perusahaan KITE,” tulisnya. berisiko rendah.
“Stimulus pajak kini terse- dahan Impor Tujuan Ekspor tidak melakukan pemotongan Untuk insentif pengurangan Insentif itu diberikan tanpa
dia untuk lebih banyak sektor (KITE), dan perusahaan di atau pemungutan pajak pada angsuran PPh pasal 25 sebesar persyaratan melakukan keg-
usaha dan dapat dimanfaatkan kawasan berikat. saat melakukan pembayaran 30 persen diberikan kepada WP iatan tertentu seperti ekspor
hingga Desember 2020 dengan Ini berarti karyawan dengan kepada pelaku UMKM. yang bergerak di salah satu dari barang atau jasa kena pajak,
prosedur yang lebih seder- NPWP dan penghasilan bruto “Pelaku UMKM yang ingin 1.013 bidang industri tertentu, penyerahan kepada pemungut
hana,” demikian kutipan ket- bersifat tetap serta disetahunk- memanfaatkan fasilitas ini perusahaan KITE, dan perusa- PPN, dan penyerahan yang
erangan resmi DJP di Jakarta, an tidak lebih dari Rp200 juta tidak perlu mengajukan Surat haan di kawasan berikat. tidak dipungut PPN.
Sabtu (18/7). pada sektor-sektor tersebut Keterangan PP 23 tetapi cukup “Penerima fasilitas wajib Seluruh fasilitas di atas Rina
Rincian perluasan dan pe- akan mendapatkan penghasi- menyampaikan laporan real- menyampaikan laporan setiap diperoleh dengan menyam-
rubahan prosedur pemberian lan tambahan dalam bentuk isasi setiap bulan,” tulisnya. bulan dari yang sebelumnya paikan pemberitahuan atau Jaga Mutu Ekspor
fasilitas terdiri dari insentif pajak yang tidak dipotong. Untuk insentif pembebasan setiap tiga bulan. Fasilitas ini mendapatkan surat keterangan
PPh Pasal 21 DTP diberikan Sementara jika WP memiliki PPh Pasal 22 Impor diberikan sebelumnya hanya tersedia melalui www.pajak.go.id.
kepada karyawan di perusa- cabang maka pemberitahuan kepada WP yang bergerak bagi 846 bidang industri dan “Mulai berlaku sejak pem-
haan yang bergerak di salah pemanfaatan insentif PPh di salah satu dari 721 bidang perusahaan KITE,” tulisnya. beritahuan disampaikan atau ke China
satu dari 1.189 bidang in- Pasal 21 cukup disampaikan industri tertentu, perusahaan Untuk insentif restitusi PPN surat keterangan diterbitkan
dustri tertentu, perusahaan WP pusat dan berlaku untuk KITE, dan perusahaan pada dipercepat hingga jumlah leb- hingga masa pajak Desember
mendapatkan fasilitas Kemu- semua cabang. kawasan berikat. ih bayar paling banyak Rp5 2020,” tulisnya. (ant/P8) JAKARTA, PPOST keempat negara eksportir hasil
Kementerian Kelautan dan perikanan tertinggi ke Negeri Ti-
Perikanan (KKP) menyebut pi-
rai Bambu tersebut pada periode
Pemerintah Perlu Fokus haknya konsisten dalam men- Januari-Mei 2020.
Selain itu, ujar dia, BKIPM juga
jaga mutu dan keamanan hasil
Perkuat Kredit Ultra Mikro perikanan Indonesia antara lain akan mengeluarkan rekomendasi
penghentian sementara kegiatan
dalam rangka mendongkrak
produksi/ekspor apabila ditemu-
ekspor komoditas kelautan ke
Republik Rakyat China.
sampai ada perubahan sistemik
“BKIPM selaku otoritas kom- kan mutu produk yang rendah
JAKARTA, PPOST gelolaan keuangan Badan “PIP perlu merumuskan lembaga ini juga merupakan dengan masa tenggang selama peten berkomitmen dalam men- dalam proses pengolahan untuk
Pemerintah dinilai perlu Layanan Umum (BLU). Sebe- kembali suku bunga yang bentuk komitmen dan peran enam bulan. jaga mutu dan keamanan hasil menjaga kualitasnya.
untuk memperkuat penggelon- lumnya, PIP berfungsi untuk lebih kompetitif, tetapi tetap pemerintah dalam mendu- “Dari Rp400 miliar tersebut, perikanan, terutama bagi produk Beberapa permasalahan yang
toran kredit ultra mikro dalam mengelola investasi Pemerin- menunjukkan asas keberpi- kung Program Pemulihan Rp100 miliar sisanya berben- ekspor ke China,” kata Kepala muncul seperti belum bertam-
rangka membantu melesatkan tah, tetapi kini bertugas untuk hakan kepada masyarakat Ekonomi Nasional. tuk pembiayaan syariah yang Badan Karantina Ikan, Pengenda- bahnya approval number, telah
kinerja sektor UMKM di berb- menangani pembiayaan ultra kecil,” ucapnya. “Tidak tanggung-tanggung, merupakan penyerahan perta- lian Mutu dan Keamanan Hasil disampaikan kepada General
agai daerah yang merupakan mikro dengan pagu pinjaman Sebelumnya Pusat Investa- Badan Layanan Umum (BLU) ma dari Pusat Investasi Pemer- Perikanan (BKIPM) KKP Rina Administration of Customs of
tulang punggung dari pereko- maksimum Rp10 juta per si Pemerintah Kementerian dan Badan Usaha Milik Neg- intah ke Pegadaian. Saya sangat dalam rilis di Jakarta, Minggu the People’s Republic of China
nomian nasional. nasabah. Keuangan melalui kerja sama ara (BUMN) yang pro-pelaku mengapresiasi kerja sama Pega- (19/7). (GACC), dan diharapkan perma-
“Kredit ultra mikro berperan Dalam menyalurkan pem- dengan PT Pegadaian menyal- usaha mikro berkolaborasi daian dalam menyukseskan Ia memaparkan, hasil peri- salahan itu dapat ditindaklanjuti
strategis karena mendukung biayaan, PIP melibatkan be- urkan pembiayaan Ultra Mi- bersama untuk menyukseskan program ini,” katanya. kanan Indonesia saat ini telah pula dengan cepat.
pembiayaan bagi pelaku usaha berapa lembaga penyalur lain kro (UMi) senilai Rp400 miliar program Pemulihan Ekonomi Kebijakan pemberian du- diterima di 158 negara dari 241 “Ekspor kita terbesar saat ini
mikro dengan karakter seg- seperti koperasi, pegadaian, untuk membantu daya tahan Nasional,” ujar Ririn. kungan terhadap UMKM negara di dunia, dan salah satu ke China. Kita harus menjaga
men yang belum bankable dan maupun lembaga keuangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Ririn mengatakan penyal- merupakan langkah yang pasar terbesar ekspor hasil peri- itu agar produk kita dapat terus
rentan terdampak pandemi,” nonbank lainnya. Puteri men- Menengah (UMKM) dalam uran pembiayaan UMi sebe- strategis karena sektor UMKM kanan Indonesia adalah Republik masuk kesana dengan menjaga
kata Anggota Komisi XI DPR dorong agar PIP tidak hanya masa pandemi Covid-19. sar Rp400 miliar ini akan paling terdampak Covid-19 Rakyat China. Sejumlah 664 Unit dan memperhatikan sistem jami-
RI Puteri Anetta Komarudin berperan sebagai lembaga Direktur Utama Pusat dilakukan melalui Pegadaian dan berkontribusi siginifkan Pengolahan Ikan (UPI) telah ter- nan mutu dan keamanan hasil
dalam rilis di Jakarta, Minggu penyalur, tetapi juga terjun Investasi Pemerintah Ririn untuk mendukung usaha mi- terhadap perekonomian na- daftar sebagai eksportir di China. perikanan sehingga tidak ada
(19/7). langsung untuk mendorong Kadariyah di Jakarta, Kamis kro, yang selama ini belum sional yaitu menyumbang Berdasarkan data dari China lagi hambatan dalam mengir-
Menurut politisi Fraksi Partai ekspansi penyaluran pembi- (25/6), menegaskan peny- mendapatkan akses penuh sekitar 57 persen Produk Do- Custom Data, lanjutnya, Indo- imkan produk kita,” ucap Rina.
Golkar itu, kelompok inilah ayaan. aluran kredit melalui dua kepada sektor perbankan, mestik Bruto (PDB). (ant/P8) nesia menduduki peringkat (ant/P8)
yang perlu segera ditolong
guna menjaga keberlanjutan
usaha.
Dengan demikian, lanjut-
nya, maka ke depannya juga
diharapkan dapat menekan
peningkatan angka kemiski-
nan dan pengangguran akibat
pelemahan ekonomi.
Ia mengapresiasi Pemerintah
terus berupaya menggenjot
penguatan sektor UMKM me-
lalui berbagai stimulus seperti
subsidi bunga/pokok pinjaman
serta penambahan modal kerja,
baik melalui program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) maupun
kredit Ultra Mikro (UMi).
Untuk mempercepat pemuli-
han segmen ultra mikro, Puteri
mendorong pengoptimalan
peran Pusat Investasi Pemer-
intah (PIP) dalam pembiayaan
dan peningkatan kapasitas
pelaku usaha ultra mikro yang
terdampak pandemi Covid-19.
PIP merupakan satuan kerja
pada Kementerian Keuangan
yang menerapkan pola pen-