Page 29 - Modul PPKn Kelas 10 KD 3.2

Modul PPKn Kelas X KD 3.2

KUNCI JAWABAN

1. A
2. A
3. A
4. C
5. E
6. C
7. A

PEMBAHASAN

1. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara
konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu:
a) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia
c) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

2. Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara
lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu
secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara
tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa)

3. Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan tempat kelahirannya.

4. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli
lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis.

5. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang RI
Nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah
berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara,
setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut
berkewarganegaraan ganda.

6. Makna Pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berisi “Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah Negara Indonesia mengakui adanya satu tuhan.

7. pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) yang menyatakan
bahwa; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,
merupakan perlindungan Negara terhadap penduduk dalam memeluk agama

SMAN 7 KOTA BEKASI 29