Page 35 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 35

12/20/2020              lsu Pelanggaran HAM di Berbagai Proyek Strategis Nasional Jokowi - Laporan Khusus - majalah.tempo.co
                     Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara,
                     sudah lama termasyhur dengan keelokan pemandangan alamnya. Tapi warga di
                     sini tak hidup dari bisnis pariwisata. Mayoritas penduduk menghidupi keluarga

                     dengan berkebun dan menjadi nelayan. Desa yang berada di bawah lereng
                     perbukitan itu berjarak sekitar tujuh kilometer dari jalan lintas Sumatera yang

                     menghubungkan Kota Parapat dan Balige, pusat ekonomi dan wisata di sekitar
                     danau.
































                     Masyarakat Adat Rakyat Penunggu di Langkat, Sumatera Utara, berjaga dengan bambu runcing
                     untuk mempertahankan wilayahnya dari penggusuran, September 2020. Dok. Konsorsium

                     Pembaruan Agraria/KPA

                     Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Sigapiton muncul sejak pemerintah

                     memasukkan Danau Toba ke dalam daftar sepuluh Kawasan Strategis Pariwisata
                     Nasional. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang
                     diluncurkan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

                     2016. Proyek revitalisasi Danau Toba dinilai warga justru mencabut hak
                     kepemilikan lahan dan memotong nafkah mereka.



                     Apa yang terjadi di kampung kecil Sigapiton tentu jauh dari yang direncanakan
                     pemerintah. Presiden Joko Widodo meyakini proyek-proyek strategis yang

                     dirancangnya bakal membawa kemakmuran untuk semua warga. Ketika berpidato
                     dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada Kamis, 10 Desember lalu, Jokowi
                     bahkan memastikan semua proyek infrastruktur nasional didedikasikan sebagai
                     prasarana pemenuhan hak asasi masyarakat dan hak dasar secara adil dan merata.

                     "Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial serta budaya harus dilindungi
                     secara berimbang, dan tak ada yang akan terabaikan," ujar Jokowi dalam

                     pidatonya.




      read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162155%2Fisu-pelanggaran-ham-di-b...   2/9
   30   31   32   33   34   35   36