Page 38 - Buku Analisis dan Evaluasi UU ITE

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam dinamikanya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang UU ITE telah 7 (tujuh) kali diajukan permohonan uji materiil

ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, hanya 2 (dua) permohonan yang dikabulkan

baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun ketentuan dalam UU ITE yang telah dimohonkan
kepada MK dan dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 44 huruf (b).

Meskipun UU ITE telah mengalami perubahan pada tahun 2016 dan mengakomodasi
putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2008 dan Nomor 20/PUU-XIV/2016, namun dalam dua

putusan tersebut MK memberikan pertimbangan untuk segera dibuat UU tentang

Penyadapan. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi agar segera dibuat UU tentang
Penyadapan adalah karena UU ini amat dibutuhkan sebab hingga saat ini masih belum ada

pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak

konstitutional warga negara pada umumnya. Bahwa Peraturan Pemerintah seperti yang
disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak dapat

mengatur pembatasan hak asasi manusia. Bentuk Peraturan Pemerintah hanya merupakan

pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung pembatasan
atas HAM.

B. Rekomendasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan

yang harus diatur dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK. Oleh

karena itu, perlu segera disusun UU tentang Penyadapan yang sebenarnya telah ada dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2018 untuk dibahas bersama-sama antara DPR dan Pemerintah

agar tidak terjadi kekosongan hukum, terjamin kepastian hukum, dan penyelenggaraan
penyadapan yang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

38