Page 34 - Buku Analisis dan Evaluasi UU ITE

oleh UU ITE sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1)

dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dengan UUD 1945 dan
konstitusional adanya (vide Putusan halaman 104).

c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016, frasa “Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44

huruf (b) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat

bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,

kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian sehingga hal ini tentu berimplikasi pada UU ITE.

B. Evaluasi Undang-Undang
Dalam Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010, Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah

Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sehingga putusan
Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi pada UU ITE. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan

UU ITE khususnya pada Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang sebelumnya “Ketentuan lebih

lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah” menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

Dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016, frasa “Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Mahkamah Konstitusi mengabulkan

permohonan Pemohon untuk sebagian sehingga hal ini tentu berimplikasi pada

34