Page 32 - Buku Analisis dan Evaluasi UU ITE
P. 32
2) Hakim Konstitusi Suhartoyo
Dalam dissenting opinionnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo
mengemukakan bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan termasuk di
dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan
merupakan sebuah tindakan yang melanggar privacy orang lain sehingga
melanggar hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945
menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan”. Dari ketentuan Pasal UUD Tahun 1945 a quo dalam kaitannya
dengan penyadapan maka hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-
Undang. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian
kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk
menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang
(vide Putusan halaman 102).
Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal
24 Februari 2011 dalam paragraph (3.21) menyatakan “… bahwasanya
penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap right of
privacy yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Right of privacy
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable
rights), namun pembatasan atas right of privacy ini hanya dapat dilakukan
dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD
Tahun 1945 …” (vide Putusan halaman 102).
Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE
adalah berkenaan dengan bentuk atau jenis alat bukti yang merupakan
perluasan dari Pasal 184 KUHAP, namun Pemohon meminta frasa “informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik” ditafsirkan menjadi “informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi
Pemberantasan Korupsi dan/atau insitusi penegak hukum lainnya”. Padahal
UU ITE sebenarnya sudah mengatur secara rinci bahwa setiap orang dilarang
32
