Page 31 - Buku Analisis dan Evaluasi UU ITE
P. 31

alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence

                           maka  bukti  dimaksud  dikesampingkan  oleh  hakim  atau  dianggap  tidak
                           mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

                                 Berdasarkan  seluruh  pertimbangan  tersebut,  menurut  MK permohonan

                           Pemohon beralasan menurut hukum untuk  sebagian.


                       b.  Dissenting Opinion

                                  Terhadap putusan MK ini terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yaitu I Dewa

                           Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki dissenting opinions, sebagai berikut:
                           1)  Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

                                      Bahwa dissenting opinion yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi I
                               Dewa  Gede  Palguna  hanya  terkait  dengan  Legal  Standing  dan  tidak  pada

                               pokok materi muatan karena Pemohon merupakan perorangan warga negara

                               Indonesia yang  berstatus  sebagai  anggota  DPR  sedangkan  Mahkamah
                               telah  berkali-kali  menyatakan  pendiriannya  bahwa  seseorang  dalam

                               kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku

                               Pemohon  dalam  permohonan  pengujian  Undang-Undang  terhadap  UUD
                               1945,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  pertimbangan  putusan-putusan

                               Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007 dalam permohonan pengujian Undang-

                               Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yang  pada
                               intinya  Mahkamah  menyatakan  bahwa  pengertian  “perorangan  warga

                               negara Indonesia” tidak sama dengan “perorangan warga negara Indonesia

                               dalam  kedudukannya  sebagai  anggota  DPR”.  Hal  ini  ditegaskan  kembali
                               dalam  Putusan  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008  dalam  pengujian  Undang-

                               Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

                               Presiden  yang  pada  intinya  menekankan  bahwa  partai  politik  dan/atau
                               anggota  DPR  yang  turut  serta  dalam  pembahasan  dan  pengambilan

                               keputusan  atas  suatu  Undang-Undang  yang  dimohonkan  pengujian  akan
                               dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum (vide Putusan halaman 99 – 101).

                                      Berdasarkan  uraian  di  atas,  Hakim  Konstitusi  I  Dewa Gede Palguna
                                      berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan
                                      permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
                                      (vide Putusan halaman 101).


                                                                                                        31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36