Page 33 - Buku Analisis dan Evaluasi UU ITE

melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB

VII PERBUATAN YANG DILARANG khususnya Pasal 31 ayat (1) yang
menentukan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1)

tersebut maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang

lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46

ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam

ratus juta rupiah)” (vide Putusan halaman 102).
Bahwa disamping ada pelarangan, UU ITE juga menentukan intersepsi

atau penyadapan dapat dilakukan jika untuk penegakan hukum seperti yang

ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “Kecuali intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan

dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,

dan/atau insitusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan
undang-undang” (vide Putusan halaman 103).

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas, maka hal yang diminta

oleh Pemohon untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal
44 huruf b UU ITE, sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE sehingga apabila

Mahkamah menafsirkan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE
seperti yang dimintakan Pemohon menjadi redundant karena apa yang

dimita oleh Pemohon berkenaan perekaman hanya untuk penegakan hukum
yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat

(3) UU ITE (vide Putusan halaman 103).

Berdasarkan uraian di atas, Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat

seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan

ditolak, karena paa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi

33