Page 113 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

rumah sakit yang akan memfasilitasi pemberian protokol kesehatan bagi PMI yang pulang,
mendesak kesepakatan MoU dengan Malaysia mengenai pengiriman PMI di Malaysia,
menyarankan pengetatan pengawasan di perbatasan, mendesak adanya sinkronisasi data
antara Kemenlu, Imigrasi, BP2MI, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akan digunakan
dalam mengambil kebijakan terkait penanganan dan pemulangan PMI dari Malaysia. Dalam
kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Timwas PPMI meminta agar Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Utara terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan supaya anggaran
pemulangan PMI bisa segera terbayarkan, mendesak Kemenaker untuk mengalokasikan
anggaran dana dekon dalam rangka pemberdayaan PMI Purna di Provinsi Sumatera Utara,
mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan sosialisasi terkait manfaat
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan
kemudahan akses pelayanan mengingat banyak PMI yang tinggal di pelosok daerah. Tim
Pengawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan DPR melakukan kunjungan kerja untuk
mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi dan juga keamanan di wilayah perbatasan
sekaligus mencarikan solusi agar pengelolaan perbatasan dapat berjalan lebih baik lagi.
Kunjungan dilakukan ke PLBN Motaain, Kabupaten Belu, NTT, dan PLBN Aruk, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Tim menemukan adanya permasalahan jaringan internet,
infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pembangunan terminal, pergudangan, dan lain-lain.
Sementara tim pengawas/pemantau lainnya sedang dalam persiapan tindak lanjut temuan
pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tim Pengawas DPR terhadap Penyelenggaraan Haji
melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan haji yang mulai dilaksanakan
tahun ini setelah pandemi. Sementara timwas lainnya berupaya menindaklanjuti temuan-
temuan sebelumnya.

4. Panja Pengawasan
Secara keseluruhan sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-
-2022 terdapat 46 Panja. Dari jumlah tersebut, 23 panja telah menyelesaikan tugasnya
dan sisanya masih bekerja. Panja yang sudah menyelesaikan tugasnya melaporkan ke
Sidang Paripurna dengan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada mitra kerja
AKD untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan dan/atau
memperbaiki kebijakan yang telah dihasilkan. Berikut panja pengawasan DPR yang
telah menyelesaikan tugas:

a. Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19
Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19 Komisi I DPR
yang dibentuk pada tanggal 8 Maret 2021 bertujuan untuk mengkaji kebijakan
strategis diplomasi pelindungan dan penanganan WNI di luar negeri pada masa
pandemi Covid-19; kebijakan diplomasi kesehatan terutama dalam pengadaan
vaksin; kebijakan strategis dalam diplomasi ekonomi guna pemulihan ekonomi
nasional; dan alokasi serta kebutuhan anggaran diplomasi luar negeri untuk
penanggulangan pandemi Covid-19.

112 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 113