Page 118 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan Kanwil BPN Provinsi
dalam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang.
2. Perlunya peningkatan pemahaman RTRW/RDTR sebagai acuan pembangunan,
dan penerapan ketentuan pembangunan untuk menjaga ruang yang aman
dan nyaman.
3. Perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan
perangkat pengendalian, insentif dan disinsentif; peningkatan peran
pemerintah provinsi dalam pengendalian Kawasan Strategis Provinsi dan
peran pengendalian terhadap proses pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha
agar patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku.
4. Perlunya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dan
penyimpangan tata ruang.
5. Agar kebijakan tata ruang sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja
bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka diperlukan
gerakan sinergi dari semua pihak baik Kementerian ATR/BPN, pemerintah
provinsi maupun kab/kota.
6. Komisi II perlu terus mendorong penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah
sekaligus Rencana Detail Tata Ruang agar mampu mengoptimalisasi
pembangunan ekonomi di Indonesia.

e. Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, dan HPL
Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB dan HPL Komisi II DPR dibentuk
dengan tujuan:
1. Melakukan pengawasan pelaksanaan kerja dan program Kementerian ATR/
BPN dalam bidang pertanahan terutama terkait permasalahan dan kebijakan
HGU, HGB dan HPL.
2. Memperoleh data, informasi, dan pengetahuan tentang arah dan kebijakan
tentang permasalahan HGU, HGB dan HPL.
3. Melakukan evaluasi terhadap permasalahan HGU, HGB dan HPL di Indonesia.
4. Menemukan solusi dan formula yang tepat berupa rekomendasi untuk pembenahan,
baik dari sisi teknis pelaksanaan, sisi regulasi maupun pada sisi manajemen
pemerintahan terhadap permasalahan HGU, HGB dan HPL di Indonesia.

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Panja merekomendasikan kepada Komisi II DPR untuk mengundang Menteri
ATR/BPN dalam rapat kerja untuk menyampaikan temuan dan permasalahan
sekaligus meminta komitmennya dalam menyelesaikan semua permasalahan
pertanahan terkait perizinan HGU, HGB, dan HPL serta melakukan inventaris
ulang semua jumlah bidang tanah dengan melaksanakan pengukuran ulang
semua luas tanah negara di atas izin HGU, HGB dan HPL.

116 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 117