Page 122 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

2. Pemerintah perlu melibatkan seluruh K/L serta pemerintah daerah, serta
mendorong peran serta sektor swasta dan masyarakat di tingkat tapak,
dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Perlu dibuat aturan khusus mengenai kewajiban pengamanan areal atas
kejadian kebakaran lahan oleh pemilik perizinan perkebunan (minimal radius
3 km). Selanjutnya Panja merekomendasikan adanya dukungan alokasi
anggaran untuk kegiatan pengendalian kebakaran lahan pada Kementerian
Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagian besar berada di wilayah
kabupaten. Panja merekomendasikan dibuatnya aturan khusus mengenai
pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta alokasi anggaran untuk
kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
5. Adanya dukungan sumber-sumber dana alternatif untuk kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan, antara lain dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) dan Penambahan Menu Dana
Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan serta kegiatan penanggulangan kebakaran hutan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada
Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peningkatan status Manggala Agni yang sudah lama mengabdi untuk diangkat
menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
8. Adanya transparansi informasi mengenai kejahatan kebakaran hutan dan
lahan serta percepatan pelaksanaan eksekusi pemberian sanksi pidana/
hukuman dan pembayaran denda sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku, atas seluruh kasus tindak kejahatan kebakaran hutan dan lahan,
terutama yang sudah dalam proses inkrah.
9. Tidak membentuk kembali panja terkait kebakaran hutan dan lahan, mengingat
dalam beberapa tahun terakhir jumlah serta luas kejadian kebakaran hutan
dan lahan menunjukkan angka yang semakin rendah (menurun).

h. Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan
Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR
yang dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020--2021 bertujuan
mendapatkan informasi atas pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan
hutan pasca diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
terkait beberapa hal berikut:
1. Permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perusakan kawasan hutan serta
konflik tenurial.
2. Pelaksanaan persetujuan permohonan penggunaan dan pelepasan kawasan
hutan, termasuk tukar menukar kawasan hutan.

120 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 121