Page 117 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 117
Suasana Ruang Rapat Komisi II DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri ATR/
BPN, terkait Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran
2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, di Gedung Nusantara DPR.
Jakarta (2/6/2022).
c. Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan
Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR yang dibentuk pada tanggal
29 Maret 2021 bertujuan mengawasi upaya penyelesaian perkara dan sengketa
pertanahan yang berdimensi luas yang terindikasi adanya keterlibatan mafia
pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.
Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan merekomendasikan kepada Komisi II
DPR untuk menyampaikan hasil temuan panja kepada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar dapat membahasnya
bersama dengan berbagai stakeholder seperti kementerian/lembaga terkait
lainnya, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan), TNI, pengusaha, dan
kelompok masyarakat.
2. Mengingat kasus tanah yang masih banyak dan waktu yang terbatas, Panja
Pemberantasan Mafia Pertanahan merekomendasikan kepada Komisi II DPR
agar tugas panja dapat dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
d. Panja Tata Ruang Wilayah
Panja Tata Ruang Wilayah Komisi II DPR yang dibentuk tanggal 29 Maret 2021
bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
116 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 117
