Page 119 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

2. Banyaknya permasalahan pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB,
dan HPL yang bersinggungan dengan hak pengelolaan dalam kawasan hutan
yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, maka Panja mengusulkan agar Komisi II DPR membahas penyelesaian
permasalahannya dengan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi IV DPR.
3. Terkait permasalahan jalan sepanjang 180 KM dari Pekanbaru ke Dumai
dengan penguasaan lahan 100 meter kanan dan kiri jalan yang diserahkan
dari PT Chevron (penerus NV. Caltex Pasific Oil Company) melalui SKK Migas
kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
RI untuk dijadikan sebagai kekayaan negara, Panja meminta agar Komisi II
DPR melaksanakan Rapat Gabungan dengan Komisi VII DPR dan Komisi XI
dengan mengundang Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.
4. Panja merekomendasikan agar Komisi II DPR untuk melanjutkan Panja
HGU, HGB dan HPL pada persidangan DPR berikutnya karena masih banyak
permasalahan HGU, HGB, dan HPL.

f. Panja Pencemaran Sampah dan Limbah

Panja Pencemaran Sampah dan Limbah Komisi IV DPR yang dibentuk pada Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2020--2021 bertujuan agar Komisi IV DPR mendapatkan
informasi dan melakukan kajian atas:
1. Pengelolaan lingkungan hidup pasca diundangkannya UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
2. Pelaksanaan kebijakan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan
sampah rumah tangga dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan hidup.
3. Sistem manajemen pengelolaan sampah Indonesia yang berbasis
pemberdayaan masyarakat, memiliki peluang untuk menjadi pendorong
perekonomian Indonesia, serta dapat mewujudkan pelaksanaan ekonomi
sirkular.
4. Pelaksanaan pemberian Izin Lingkungan serta Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan operasional fasilitas pelayanan kesehatan,
operasional industri, dan kegiatan berdampak lingkungan hidup lainnya;
5. Kasus-kasus pencemaran sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
baik yang berasal dari kegiatan pertambangan maupun kegiatan industri,
yang mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup.
6. Upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat
pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3).
7. Upaya penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan hidup akibat
pembuangan sampah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

118 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 119