Page 127 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

4. Optimalisasi Pokmaswas sebagai Nelayan Bela Negara terutama di wilayah-wilayah
rawan invasi kapal ikan asing, seperti di WPP 711 (Laut Natuna Utara), WPP 571
(Selat Malaka), WPP 718 (Perbatasan dengan Australia), WPP 716 (Perbatasan
dengan Filipina) dan semua WPP yang berbatasan dengan daerah-daerah terluar
untuk menjaga kedaulatan laut NKRI.
5. Pengawasan kepatuhan Kapal Ikan Indonesia, mengingat mempunyai korelasi
positif dengan peningkatan PNBP dan pajak, serta daya dukung ekosistem
sumber daya kelautan perikanan (sustainable capture fisheries).
6. Meng-upgrade teknologi di Balai Riset dan Observasi Laut Bali, seperti pendeteksi
fish stock, mangrove, terumbu karang, tambak budidaya, oseanografi, dan lain-lain.
7. Penyederhanaan perizinan, dimunculkan kembali asuransi bagi nelayan kecil,
serta mendorong pemerintah untuk melakukan audit kelangkaan BBM bersubsidi
di beberapa kabupaten/kota.
8. Optimalisasi bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat, koperasi dan UMKM.
9. Menjalankan pembangunan prioritas “Shrimp Estate” pada Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya.
10. Memperbaiki dan melengkapi fasilitas sarana prasarana perikanan Balai Budidaya
Laut Ambon, seperti hatchery dan peningkatan teknologi produksi benih.
11. Membuat regulasi kebijakan lumbung ikan nasional untuk Provinsi Maluku,
Maluku Utara dan 6 propinsi lainnya, serta memperjelas masterplan LIN.
12. WPP 714 dijadikan daerah spawning ground untuk kepentingan ekologi dan
konservasi sumber daya perikanan, sehingga harus dibangun sarana dan prasarana
riset kelautan dan perikanan di Kepulauan Banda Neira.
13. Mengalokasikan kuota penerimaan PPPK dan CPNS sebagai penyuluh Perikanan
mengingat jumlah penyuluh Perikanan masih sangat minim.
14. Peningkatan keterampilan dasar melalui pelatihan bagi pelaku utama, termasuk
keterampilan basic safety training untuk nelayan.
15. Panja memandang perlu dilanjutkan kembali dalam satu kali masa sidang ke depan.

l. Panja Hortikultura

Panja Hortikultura Komisi IV DPR yang dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2020--2021 bertujuan:
1. Mendapatkan masukan bagaimana rekomendasi kebijakan yang komprehensif
(hulu hingga hilir) untuk dapat meningkatkan daya saing produk hortikultura
dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.
2. Mendapatkan informasi dan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan
budidaya produk hortikultura yang sesuai dengan prinsip Good Agricultural
Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) dalam rangka memperoleh
produk hortikultura yang berkualitas tinggi dan berdaya saing.
3. Menggali informasi dan memperoleh gambaran terkait dengan upaya
pemenuhan kebutuhan/konsumsi produk hortikultura.

126 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 127