Page 130 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

dihadapi oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sekaligus menyusun rekomendasi
strategi penyelesaian permasalahan tersebut.

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Mendukung pelaksanaan skema penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk yang telah disusun oleh Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk serta meminta laporan secara berkala progress penyelamatan
tersebut.
2. Meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk konsisten
melaksanakan implementasi Business Plan yang telah disepakati. Apabila
ada perubahan Business Plan, Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia
(Persero) segera melaporkan kepada Komisi VI DPR.
3. Mendesak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penerapan
Good Corporate Governance secara baik dan konsisten dalam rangka menjamin
kelangsungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berkelanjutan.
4. Menyetujui usulan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5
triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan
jika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai kesepakatan damai dengan
krediturnya dalam PKPU.
5. Memahami kemungkinan adanya Program Privatisasi terkait restrukturisasi
yang sedang dilakukan dan meminta Kementerian BUMN terus berkoordinasi
dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait,
selama kepemilikan negara minimal 51%.
6. Memahami opsi masuknya investor strategis dalam proses penyelamatan PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
7. Meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tetap memperhatikan
hak-hak karyawan dan meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak
baik pada masa restrukturisasi maupun pascarstrukturisasi perusahaan.
8. Mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan sinergi BUMN terkait.
9. Meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan
permasalahan hukum yang terjadi sebelumnya.

n. Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM
Panja Asumsi Dasar Sektor ESDM Komisi VII DPR yang dibentuk pada Masa
Persidangan V Tahun Sidang 2021--2022 bertujuan untuk mendalami fakta dan
permasalahan terkait komponen yang tercantum dalam Asumsi Dasar Sektor ESDM
bersama para mitra serta menyiapkan usulan asumsi dasar sektor ESDM dalam
RAPBN 2023 yang sesuai dan dapat dicapai dalam pembangunan perekonomian
Indonesia di tahun 2023 khususnya pada sektor hulu migas.

128 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 129