Page 134 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

terhadap substansi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan substansi UU
No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, dan UU serta peraturan pelaksana terkait lainnya.

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi yang terbagi dalam 5
aspek utama, yaitu: tata kelola kebijakan dan regulasi, pembiayaan, akses program,
SDM, sarana prasarana, kurikulum, dan sinergi K/L dan DUDI.

s. Panja Formasi GTK PPPK
Panja Formasi GTK PPPK Komisi X DPR dibentuk dengan tujuan melaksanakan
pengawasan undang-undang terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan khususnya mengenai permasalahan formasi Guru PPPK; melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi guru PPPK 2021; merumuskan kebijakan
bersama pemerintah untuk memastikan formasi PPPK dapat mengakomodir
guru mata pelajaran (PJOK, seni dll) dan tenaga tenaga kependidikan yang
mendapatkan formasi PPPK; serta merumuskan rekomendasi kepada pemerintah
untuk menyelesaikan permasalahan formasi PPPK.

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi berikut:
1. Mendesak Kemendikbudristek RI bersama Panselnas untuk melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses
seleksi tahap I dan tahap II pada tahun 2021, khususnya dalam hal kebijakan
dan mekanisme anggaran melalui skema DAU, dan kebijakan pengusulan
serta penetapan formasi.
2. Mendesak Kemendikbudristek RI bersama Panselnas melakukan persiapan
secara optimal terhadap pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2022, dan
memastikan permasalahan yang terjadi pada tahap I dan tahap II tahun 2021
tidak terulang kembali.

t. Panja Kurikulum

Panja Kurikulum Komisi X DPR dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan dan
merumuskan rekomendasi strategis serta saran masukan kepada pemerintah terkait
kebijakan kurikulum, mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi implementasi
kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, mengevaluasi kesesuaian
kebijakan kurikulum terhadap substansi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan,
dan Peraturan Perundangan bidang pendidikan lainnya.

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi berikut:
1. Mendesak Kemendikbudristek untuk meninjau kembali rencana pelaksanaan
kurikulum merdeka secara nasional;

132 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 133