Page 132 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 132

2.   Komisi VII DPR akan menindaklanjuti hasil kesimpulan dan rekomendasi Panja
                                 dengan mengagendakan rapat kerja dengan Menteri terkait.


                        o.  Panja Pengelolaan Asrama Haji
                            Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus
                            2021 bertujuan meningkatkan pelayanan dan profesionalime pengelolaan asrama
                            haji, mendorong peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta
                            menginventarisasi peraturan-peraturan yang menghambat dalam peningkatan
                            pelayanan dan pengelolaan asrama haji.


                            Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
                            1.   Mendorong pengelola asrama haji untuk memperbaiki manajemen
                                 pengelolaan asrama sehingga dapat meningkatkan PNBP.
                            2.   Pengelolaan asrama haji harus tetap diarahkan untuk meningkatkan pelayanan
                                 terhadap calon jemaah haji sebagai tujuan utama didirikannya asrama haji
                                 di seluruh Indonesia.
                            3.   Berbagai alternatif kebijakan seperti usulan mengubah nomenklatur asrama
                                 haji menjadi hotel haji atau nomenklatur lain, perlu dituangkan pengaturannya
                                 melalui Peraturan Menteri Agama dengan mempertimbangkan berbagai
                                 aspek seperti pemeliharaan area asrama haji dan pegawai yang meningkat
                                 secara signifikan.


                        p.  Panja BPIH Tahun 1443 H/2022 M
                            Panja BPIH Tahun 1443 H/2022 M Komisi VIII DPR yang dibentuk pada tanggal
                            11 Januari 2022 bertujuan meningkatkan mutu pelayanan, bimbingan, dan
                            pelindungan terhadap jamaah haji baik saat berada di Indonesia maupun di
                            Arab Saudi, dengan menetapkan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)
                            yang terjangkau oleh jamaah, serta mendorong semua stakeholder terkait untuk
                            menyukseskan misi haji Indonesia sebagai tugas nasional.


                            Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
                            1.   Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022
                                 M untuk jamaah regular sebesar Rp81.747.844 yang terdiri dari:
                                 a.   Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung

                                      oleh jamaah sebesar Rp39.886.009
                                 b.   Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jamaah

                                      sebesar Rp41.053.216,- 2.
                            2.   Asumsi nilai tukar mata uang dolar Amerika (USD) dan Saudi Arabian Riyal
                                 (SAR) adalah berikut:
                                 a.   1 USD sebesar Rp14.425
                                 b.    SAR sebesar Rp3.846



 130 | Kinerja Pengawasan                                      Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137