Page 129 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

2. Meminta pemerintah segera menindaklanjuti UU Cipta Kerja dengan
melakukan penyesuaian regulasi setelah revisi UU Cipta Kerja berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam hal keamanan pangan dan
perlindungan petani. Begitu juga rekomendasi importasi produk hortikultura,
khususnya terkait dengan kontinuitas, kualitas, dan kuantitas.
3. Mendesak pemerintah untuk merumuskan konsep pengembangan hortikultura
secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, berbasis kebutuhan pasar.
4. Meminta Kementerian Pertanian menetapkan komoditas yang akan
dikembangkan secara spesifik untuk kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya,
program dan kegiatan yang dilakukan jangan hanya terbatas kepada
pemberian bantuan saja, namun menyeluruh dari hulu hingga hilir serta
melakukan pendampingan kepada petani.
5. Meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengembangan
hortikultura yang akan digunakan untuk pengembangan rantai dingin,
peningkatan produksi dan produktivitas, bantuan benih unggul dan adaptif,
bantuan sarana prasarana pertanian, bantuan permodalan, pengembangan
UMKM serta dukungan untuk pascapanen dan pengolahan.
6. Meminta Kementerian Pertanian untuk membuat klaster-klaster pengembangan
hortikultura, untuk komoditas yang dibutuhkan oleh pasar lokal, dan juga
melakukan pendampingan untuk komoditas hortikultura yang akan diekspor.
7. Mendorong pemerintah untuk melibatkan pihak swasta/pelaku usaha sebagai
offtaker dengan tetap diawasi oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan
kepada petani.
8. Mengusulkan BPTP atau UPT Badan Litbang Pertanian ditambah fungsinya
dengan penambahan penugasan kepada BPTP untuk bekerjasama dengan
Direktorat Jenderal Hortikultura dengan membentuk UPT Hortikultura.
9. Mengusulkan pemerintah bekerjasama dengan Perhutani untuk menggunakan
lahan perhutani yang tidak terpakai untuk mengantisipasi permasalahan
kebutuhan lahan, khususnya di pulau jawa.
10. Melakukan optimalisasi peran Badan Karantina Pertanian dengan memberikan
pendampingan kepada petani untuk menghasilkan produk yang dapat
diterima di pasar ekspor; dan meningkatkan peran Badan Penelitian dan
Pengembangan untuk melakukan inovasi dan diseminasi inovasi hortikultura.
11. Meningkatkan sosialisasi mengenai sistem informasi pasar dan harga
komoditas, serta manajemen pola tanam untuk early warning system. Dengan
demikian pola tanam dapat diatur dan mengantisipasi harga jatuh pada saat
panen.

m. Panja Penyelamatan Garuda
Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR yang dibentuk pada Masa Persidangan
III Tahun Sidang 2020--2021 bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang

128 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 129