Page 125 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Ilustrasi Pupuk

Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Membatasi jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi, mengingat
anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas dan terdapat 70
jenis komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Panja juga meminta
pemerintah untuk menyerahkan peta dan data spasial kepada Komisi IV
DPR selambat-lambatnya pada rapat kerja masa sidang berikutnya. Apabila
data tersebut tidak diberikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan,
maka panja tidak merekomendasikan pemberian pupuk bersubsidi kepada
komoditas sektor perkebunan. Di samping itu, panja merekomendasikan
agar alokasi pupuk bersubsidi bagi perikanan budidaya tahun 2022 dialihkan
ke komoditas prioritas pertanian yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
2. Mengurangi jenis pupuk bersubsidi menjadi Urea dan NPK berdasarkan
pada usulan dan kajian dari pemerintah bahwa pupuk Urea dan NPK sangat
penting bagi peningkatan produksi tanaman dan memperkuat tumbuhnya
akar sehingga mudah menyerap zat hara di tanah.
3. Menyesuaikan batas luas penguasaan lahan yang berhak mendapatkan
pupuk bersubsidi. Pemberian pupuk bersubsidi dengan kriteria luasan lahan
disesuaikan dengan UU yang berlaku.
4. Memperbaiki tata kelola dan pengawasan pupuk bersubsidi, diantaranya:
a. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bumdes, koperasi,

dan/atau gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk. Selanjutnya, panja
merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia untuk membuka
1000-1500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan tetap
berpedoman kepada aturan yang berlaku.
b. Mendorong produsen untuk membuka Gudang Lini 3 pada sentra-sentra

produksi pertanian.

124 | Kinerja Pengawasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 125