Page 133 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 133

q.  Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik
                                   Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR dibentuk dengan tujuan
                                   untuk mendapatkan gambaran umum dan data terkait pengembangan dan
                                   penyelenggaraan desa wisata dan kampung tematik yang berkelanjutan di era
                                   pascapandemi Covid-19 dalam mendukung kebangkitan perekonomian masyarakat.


                                   Panja telah menyelesaikan tugasnya dengan rekomendasi sebagai berikut:
                                   1.   Mendorong pemerintah untuk membentuk desk khusus atau tim nasional
                                       yang bertugas untuk mengoordinasikan lintas K/L yang mengelola anggaran
                                       dan memiliki program pariwisata, termasuk desa wisata/kampung tematik,
                                       seperti Kemenparekraf/Baparekraf, Kemendes PDTT, Kementerian LHK,
                                       Kemenkominfo, Kemendikbudristek, dan K/L lainnya.
                                   2.   Mendesak pemerintah agar dalam pengelolaan desa wisata dan kampung
                                       tematik menekankan prinsip keberlanjutan dengan tidak menggeser prinsip-
                                       prinsip budaya dan harmonitas masyarakat (harmoni antarwarga dan harmoni
                                       dengan alam) yang sudah terbentuk, termasuk kondisi dan potensi alamnya.
                                       Selain itu, pembangunan desa wisata/kampung tematik perlu diarahkan agar
                                       berangkat dari warga sehingga dalam pembangunan dan pengelolaannya
                                       lebih banyak melibatkan warga setempat dengan penuh kesadaran, dan
                                       bukan didasarkan target tertentu dari pemerintah.
                                   3.   Mendesak pemerintah agar menjadikan desa wisata/kampung tematik
                                       menjadi penyangga destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas, sehingga
                                       pembangunan dan pengembangan destinasi tersebut dapat dilaksanakan
                                       secara terintegrasi serta dampak dari pengembangan destinasi pariwisata
                                       prioritas dan super prioritas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
                                   4.   Mendorong Kemenkominfo dan PLN untuk meningkatkan akses internet dan listrik
                                       ke lokasi-lokasi desa wisata dan kampung tematik, tidak hanya memprioritaskan
                                       penguatan akses di kawasan sekitar destinasi wisata prioritas dan super prioritas.
                                   5.   Mendorong Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek untuk menyampaikan
                                       data dan kajian mengenai perkembangan desa pemajuan kebudayaan,
                                       agar dapat disinergikan dengan program pengembangan desa wisata dan
                                       kampung tematik, serta mengetahui dampaknya terhadap pengembangan
                                       kebudayaan dan ekonomi daerah.

                              r.   Panja Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

                                   Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Belajar Komisi X DPR dibentuk dengan
                                   tujuan melakukan pengawasan dan merumuskan rekomendasi strategis serta saran
                                   masukan kepada pemerintah terkait kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
                                   mengetahui pemahaman dan kesiapan pemangku kepentingan dan Perguruan
                                   Tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
                                   serta mengevaluasi kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka


             132 | Kinerja Pengawasan                                                                                                                                                Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138