Page 210 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

h) Kualitas Pelayanan Publik mendapatkan penilaian 3,35 (skala 0-5) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
i) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mendapatkan penilaian
2+ (skala 0–5) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
j) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendapatkan penilaian
3 (skala 0–5) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
k) Kualitas Pengelolaan Arsip mendapatkan penilaian 73,8 (skala 0-100)
dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah dilaksanakan Setjen DPR sebagai
tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh KemenPAN dan RB
pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, diantaranya, yaitu:
a) Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan rencana
aksi dari agen perubahan;
b) Telah menetapkan peta proses bisnis sesuai dengan struktur baru
melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2021;
c) Telah melaksanakan assessment terhadap pejabat dan pegawai di
lingkungan Setjen DPR dan mengirimkan hasil assessment kepada
Kapusdiklat untuk menindaklanjuti gap kompetensi terhadap pegawai;
d) Telah menyelesaikan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan
pengangkatan pada pejabat fungsional;
e) Telah meningkatkan pembangunan Zona lntegritas pada seluruh unit
kerja hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pengusulan unit kerja pada
tahun 2021 meningkat dari tahun 2020;

2) Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja
Di samping lndeks Reformasi Birokrasi, capaian kinerja Setjen DPR juga
berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah
melalui KemenPAN dan RB sebagaimana surat dari MenteriPAN dan RB Nomor
B/32/M.AA.05/2022, tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2021, yang menunjukkan bahwa Setjen
DPR memperoleh nilai 65,31 atau predikat B. Hasil penilaian menunjukkan
peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 64,90 (tahun 2020) dan 64,60
(tahun 2019). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian
kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi
dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen
DPR sudah mulai berjalan tetapi masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

208 | Penguatan Kelembagaan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 209