Page 211 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 211
3) Kinerja Keuangan
Sekretaris Jenderal DPR selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan
terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA
Satker Dewan. Pada Tahun 2021, total keseluruhan Pagu Anggaran DPR sebesar
Rp5.792.179.383.000,00. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Satker
Dewan dan Satker Setjen sebagaimana terlihat dalam Tabel Penguatan
Kelembagaan 3.
Tabel Penguatan Kelembagaan 3.
Pagu dan Realisasi Anggaran DPR Tahun 2020 dan Tahun 2021
Sumber : Bagian Perencanaan, Juni 2022
2020 2021
No. Satker
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
1. Dewan 3.848.633.748.000 3.610.285.018.029 4.205.323.507.000 3.900.692.292.119
2. Setjen 1.280.038.081.000 1.247.383.941.550 1.586.855.876.000 1.571.098.972.066
Jumlah 5.128.671.829.000 4.857.668.959.579 5.792.179.383.000 5.471.791.264.185
Anggaran DPR Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,94% dibandingkan
anggaran tahun 2010, yaitu sebesar Rp663.507.554.000,00. Realisasi anggaran
Satker Setjen Tahun 2021 mencapai Rp1.571.098.972.066,00 atau sebesar 99,01%
dari total pagu sebesar Rp1.586.855.876.000,00. Realisasi anggaran tahun 2021
mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang mencapai 97,45% atau sebesar
Rp1.247.383.941.550,00 dari total pagu sebesar Rp1.280.038.081.000,00.
Tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga kinerja anggaran Satker Setjen mencapai
di atas 90%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari perbaikan berkesinambungan
atas mekanisme/proses kerja dalam pengelolaan anggaran, antara lain:
a) perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
b) koordinasi antar unit kerja; dan
c) evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran setiap triwulan sehingga
responsif dalam mengatasi permasalahan yang timbul.
4) Survei kepuasan Anggota DPR terhadap seluruh aspek pemberian
dukungan dan layanan yang diberikan Setjen DPR
Dalam melaksanakan Misi Setjen DPR dalam memberikan dukungan dan
pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, maka Setjen DPR
menetapkan tujuan, yaitu Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi,
210 | Penguatan Kelembagaan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 211