Page 20 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

5) Untuk Anggota Dapil DKI Jakarta II yang tidak melaksanakan ketentuan
pada angka (4), dapat melakukan 6 (enam) kali di dalam negeri dan 2
(dua) kali di luar negeri (ketentuan lebih lanjut diuraikan di bagian
Kunjungan Kerja Luar Negeri Anggota Dapil DKI Jakarta II di Luar Masa
Reses dan di Luar Sidang DPR RI);
6) Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
7) Setiap 1 (satu) kali kunjungan kerja diberikan anggaran sebanyak 9
(sembilan) kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat;
8) Anggota dapat didampingi 1 (satu) orang Tenaga Ahli Anggota dengan
pertanggungjawaban secara at cost;
9) Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
10) Menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
11) Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada fraksi.
d. Kunjungan kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang DPR RI
1) Dilaksanakan oleh Anggota DPR RI;
2) Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka menyerap dan menghimpun
aspirasi masyarakat/konstituen di daerah pemilihan;
3) Dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
4) Dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
5) Selama kunjungan kerja diberikan anggaran sebanyak 15 (lima belas)
kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat;
6) Anggota dapat didampingi 1 (satu) orang Tenaga Ahli Anggota dengan
pertanggungjawaban secara at cost;
7) Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
8) Menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
9) Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada fraksi.

e. Kunjungan Spesifik Perseorangan/Inspeksi Mendadak
1) Dilaksanakan oleh Anggota DPR RI;
2) Kunjungan kerja dilakukan secara spesifik dan Inspeksi mendadak
dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak/kejadian luar biasa di
daerah pemilihan dan/atau provinsi asal Anggota yang bersangkutan;
3) Dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun;
4) Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
5) Anggota dapat didampingi 1 (satu) orang Tenaga Ahli Anggota dengan
pertanggungjawaban secara at cost;
6) Setiap kunjungan diberikan biaya kegiatan
7) Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
8) Menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
9) Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada fraksi dan/atau komisi terkait.

17