Page 23 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

d. Kunjungan Kerja Komisi jika Terjadi Kasus Spesifik
1) Dilaksanakan oleh Komisi yang dipimpin oleh unsur pimpinan komisi;
2) Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka terjadinya kasus-kasus di
daerah yang memerlukan peninjauan;
3) Kunjungan kerja dilakukan paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam satu
tahun untuk masing-masing komisi;
4) Dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
5) Jumlah anggota tim paling banyak 14 (empat belas) orang Anggota,
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Komisi yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;
6) Setiap tim didampingi paling banyak 8 (delapan) orang pendamping yang
terdiri atas; 3 (tiga) orang sekretariat, 2 (dua) orang tenaga ahli, 2 (dua)
orang pegawai TV Parlemen, dan 1 (satu) orang pegawai majalah/media
cetak parlemen dengan pertanggungjawaban secara at cost;
7) Setiap tim diberikan anggaran operasional yang dapat menunjang
kegiatan tim;
8) Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
9) Menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
10) Hasil Kunjungan kerja disampaikan kepada instansi terkait untuk dibahas,
dan hasil pembahasan disampaikan kepada pihak terkait di daerah;
11) Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada komisi sebagai bahan
masukan.

e. Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja ) Pengawasan Komisi dan Panja Pansus Non RUU
1) Dilaksanakan oleh Panja Pengawasan yang dibentuk Komisi atau Panja
yang dibentuk Panita Khusus non Rancangan Undang-Undang (Pansus
non RUU);
2) Dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
3) Dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
4) Jumlah anggota tim paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang yang
terdiri Pimpinan dan Anggota Panja;
5) Setiap tim didampingi paling banyak 8 (delapan) orang pendamping yang
terdiri atas; 3 (tiga) orang sekretariat, 2 (dua) orang tenaga ahli, 2 (dua)
orang pegawai TV Parlemen, dan 1 (satu) orang pegawai majalah/media
cetak parlemen dengan pertanggungjawaban secara at cost;
6) Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
7) Setiap tim diberikan anggaran operasional yang dapat menunjang
kegiatan tim;
8) Menyusun laporan hasil kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
9) Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada komisi atau pansus yang
membentuknya sebagai bahan masukan.

20