Page 28 - BUKU AKUPA DPR RI 2024
P. 28

10)  Melaporkan  hasil  kunjungan  kerja  kepada  BURT  sebagai  bahan
                                  masukan.


                   B.  Kunjungan Kerja Luar Negeri DPR RI
                       1.  Kunjungan Kerja Perseorangan Luar Negeri DPR RI
                          a.  Kunjungan Kerja Luar Negeri Anggota dalam rangka Peran Diplomasi
                              1)  Anggota  DPR  dapat  melakukan  kunjungan  kerja  ke  luar  negeri,  dalam
                                  rangka pelaksanaan peran diplomasi DPR;
                              2)  Dialokasikan  untuk  225  (dua  ratus  dua  puluh  lima)  anggota  yang
                                  pengalokasiannya dibagi secara proporsional Fraksi-Fraksi DPR;
                              3)  Pelaksanaan dengan persetujan Pimpinan DPR dan atas ijin Fraksi;
                              4)  Anggota  dapat  didampingi  1  (satu)  pendamping  yang  ditentukan  oleh
                                  anggota yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban secara at cost;
                              5)  Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
                              6)  Menyusun  laporan  hasil  kunjungan  kerja  sebagai  pertanggungjawaban
                                  pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar penyusunan laporan;
                              7)  Melaporkan hasil kunjungan ke Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi;
                              8)  Anggota  Pengganti  Antarwaktu  tidak  bisa  melakukan  Kunjungan  Luar
                                  Negeri  Anggota  dalam  rangka  Peran  Diplomasi  apabila  Anggota  yang
                                  digantikan telah melakukan kunjungan dimaksud.
                          b.  Kunjungan Kerja Luar Negeri Anggota Dapil DKI Jakarta II Masa Reses
                              1)  Dilaksanakan oleh anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II;
                              2)  Kunjungan  kerja  dilakukan  dalam  rangka  menyerap  dan  menghimpun
                                  aspirasi masyarakat/konstituen di daerah pemilihan;
                              3)  Dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
                              4)  Dilaksanakan paling lama 9 (sembilan) hari;
                              5)  Setiap  1  (satu)  kali  kunjungan  kerja  diberikan  anggaran  sebanyak  27
                                  (dua puluh tujuh) kali kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat;
                              6)  Anggota dapat didampingi 1 (satu) orang Tenaga Ahli Anggota dengan
                                  pertanggungjawaban secara at cost;
                              7)  Memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi duplikasi;
                              8)  Menyusun rencana kunjungan kerja (Term Of ReferenceTOR) sekurang
                                  – kurangnya memuat:
                                  a) Maksud dan Tujuan
                                  b) Kemanfaatan
                                  c)  Pertimbangan Pemilihan Negara Tujuan.
                              9)  Menyusun  laporan  hasil  kunjungan  kerja  sebagai  pertanggungjawaban
                                  pelaksanaan kegiatan sesuai standar penyusunan laporan;
                              10)  Melaporkan hasil kunjungan kerja kepada fraksi;
                              11)  Anggota  Dapil  DKI  Jakarta  II  memberitahukan  kepada  Sekretariat
                                  Jenderal rencana kunjungan ke dapil luar negeri pada triwulan pertama
                                  tahun berjalan;





                                                             25
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33