Page 31 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

(2) Jumlah anggota paling banyak 14 (empat belas) orang Anggota
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Komisi yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;
(3) Setiap delegasi didampingi oleh 3 (tiga) orang
Sekretaris/pendamping (Analis Legislatif/Perancang UU/Tenaga
Ahli);
(4) Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
(5) Setiap delegasi diberikan uang representasi yang dapat
menunjang kegiatan;

Ketentuan Kunjungan Kerja luar negeri dalam rangka Penyusunan
dan/atau Pembahasan RUU sebagai berikut:
(1) Kunjungan kerja luar negeri untuk RUU yang diusulkan
Komisi/Gabungan Komisi (usul inisiatif DPR RI) dilaksanakan
pada saat penyusunan RUU;
(2) Kunjungan kerja luar negeri untuk RUU (yang diusulkan Anggota)
dilaksanakan pada Tahap Pembicaraan Tingkat I;
(3) Kunjungan kerja Luar Negeri untuk RUU dari Pemerintah
dilaksanakan pada Tahap Pembicaraan Tingkat I;
(4) Kunjungan kerja luar negeri tidak dilakukan dalam hal
penyusunan atau pembahasan:
(a) RUU tentang Perubahan atas suatu Undang-Undang yang
substansi perubahannya kurang dari 50%.
(b) RUU Kumulatif Terbuka yang meliputi:
i. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional;
ii. RUU Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi;
iii. RUU tentang APBN;
iv. RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
v. RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi UU.

b) Kunjungan Kerja luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR RI
(1) Dilaksanakan paling banyak 2 (dua) negara dalam satu tahun,
Khusus Komisi I dapat melakukan kunjungan paling banyak
11 (sebelas) negara;
(2) Jumlah anggota paling banyak 14 (empat belas) orang Anggota
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Komisi yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;
(3) Setiap delegasi didampingi oleh 3 (tiga) orang
Sekretariat/Pendamping (Analis Legislatif/Tenaga Ahli/Wartawan
parlementaria atau media massa nasional);
(4) Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;

28