Page 32 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

(5) Setiap delegasi diberikan uang representasi yang dapat
menunjang kegiatan.

c) Kunjungan Kerja luar negeri dalam rangka PANJA Penyelenggaraan
Ibadah Haji khusus untuk Komisi VIII:
(1) Dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun;
(2) Jumlah anggota paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Komisi yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;
(3) Setiap delegasi didampingi oleh 3 (tiga) orang
Sekretariat/Pendamping (Analis Legislatif/Tenaga Ahli);
(4) Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
(5) Setiap delegasi diberikan uang representasi yang dapat
menunjang kegiatan.
3) Badan Legislasi
a) Delegasi Kunjungan Kerja luar negeri dalam rangka Penyusunan
dan/atau Pembahasan RUU:
(1) Dilaksanakan paling banyak 2 (dua) negara untuk 1 (satu) RUU;
(2) Jumlah anggota paling banyak 19 (sembilan belas) orang Anggota
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Baleg yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;
(3) Setiap delegasi didampingi oleh 3 (tiga) orang
Sekretaris/pendamping (Analis Legislatif/Perancang UU/Tenaga
Ahli);
(4) Dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari;
(5) Setiap delegasi diberikan uang representasi yang dapat
menunjang kegiatan;

Ketentuan Kunjungan Kerja luar negeri dalam rangka Penyusunan
dan/atau Pembahasan RUU sebagai berikut:
(1) Kunjungan kerja luar negeri untuk RUU yang diusulkan Baleg
(usul inisiatif DPR RI) dilaksanakan pada saat penyusunan RUU;
(2) Kunjungan kerja luar negeri untuk RUU (yang diusulkan Anggota)
dilaksanakan pada Tahap Pembicaraan Tingkat I;
(3) Kunjungan kerja Luar Negeri untuk RUU dari Pemerintah
dilaksanakan pada Tahap Pembicaraan Tingkat I;

b) Delegasi Kunjungan Kerja luar negeri Badan Legislasi dalam rangka
pelaksanaan tugas Baleg lainnya:
(1) Dilaksanakan paling banyak 2 (dua) negara dalam satu tahun;
(2) Jumlah anggota paling banyak 19 (sembilan belas) orang Anggota
terdiri atas Pimpinan dan Anggota Baleg yang dilakukan secara
bergiliran dengan memperhatikan asas keadilan dan pemerataan;

29