Page 36 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

3) Pimpinan Komisi/Badan/Mahkamah/Pansus menyampaikan rencana
kunjungan kerja ke luar negeri kepada Pimpinan DPR RI dan
mengajukan penjajakan kepada BKSAP dua bulan sebelum
keberangkatan. Pengajuan penjajakan tidak dapat dilakukan secara
mendadak kepada negara yang akan dikunjungi.
4) Rencana Pengiriman Delegasi kunjungan kerja
Komisi/Badan/Mahkamah/ Pansus ke luar negeri dikoordinasikan oleh
Pimpinan DPR RI dengan dibantu BKSAP untuk menghindari
penumpukan kunjungan di negara tertentu pada waktu yang bersamaan
atau pada waktu yang berdekatan;
5) Setiap negara hanya dapat dikunjungi oleh Delegasi DPR RI tidak lebih
dari 3 kali kunjungan dalam 1 Tahun. Apabila negara tujuan telah
dikunjungi 3 (tiga) kali oleh Delegasi DPR RI dan negara tersebut
memiliki kekhususan tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat
dikunjungi kembali oleh Delegasi DPR RI, maka diperlukan persetujuan
Pimpinan DPR RI dengan mempertimbangkan pendapat dari Pimpinan
BKSAP, Pimpinan Komisi I, Pimpinan BURT, dan Sekretaris Jenderal
DPR RI;
6) Setiap pengiriman Delegasi DPR RI ke luar negeri dilakukan atas
persetujuan dari Pimpinan DPR RI dalam Rapat Pimpinan DPR RI.
7) Apabila Pimpinan DPR RI tidak dapat mengadakan rapat, persetujuan
sebagaimana dimaksud pada angka 5) diberikan secara tertulis oleh
unsur Pimpinan DPR RI.
8) Penugasan Delegasi DPR RI ke luar negeri ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pimpinan DPR RI.
9) BKSAP memberikan masukan dan usulan kepada Alat Kelengkapan
DPR RI lainnya yang melakukan kunjungan ke luar negeri atas
penugasan dan/atau persetujuan Pimpinan DPR RI, sepanjang berkaitan
dengan pembinaan, pengembangan dan peningkatan hubungan
antarparlemen, baik secara bilateral maupun multilateral;
10) Delegasi DPR RI memastikan rencana keberangkatan ke luar negeri
paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal
keberangkatan, dan tidak boleh dibatalkan kurang dari 10 (sepuluh) hari
agar tidak menyulitkan dalam pertanggungjawaban keuangan.
11) Setiap Anggota Delegasi DPR RI diharuskan mengikuti dan berpartisipasi
aktif dalam kegiatan persiapan kunjungan ke luar negeri;
12) Setiap Anggota Delegasi DPR RI ke luar negeri diharuskan mengikuti
seluruh program kunjungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan
selama kunjungan yang telah ditetapkan (tidak dibenarkan untuk
berangkat lebih akhir dan kembali lebih awal);
13) Waktu keberangkatan kunjungan kerja luar negeri DPR RI diupayakan
dilaksanakan pada reses masa persidangan;
14) Semua kunjungan kerja ke luar negeri dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)
hari kecuali untuk kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka

33