Page 15 - BUKU AKUPA DPR RI 2024
P. 15

NO         FUNGSI          ARAH                      KEBIJAKAN UMUM                     KEGIATAN
                                                                                          Dalam
                                                                                    14. Pengawasan dan Peningkatan
                                                                                       Akuntabilitas Aparatur oleh
                                                                                       Inspektorat I dan Inspektorat II
                                                                                         a.  Pelaksanaan Audit
                                                                                         b.  Pelaksanaan Reviu
                                                                                         c.  Pelaksanaan Evaluasi
                                                                                         d.  Pelaksanaan Pemantauan
                                                                                         e.  Pelaksanaan Pengawasan
                                                                                           Lainnya
                                                                                    15. Penyelenggaraan
                                                                                       Pengembangan Kompetensi
                                                                                       SDM Legislatif
                                                                                         a.  Pengembangan
                                                                                           Kompetensi Teknis
                                                                                         b.  Pengembangan
                                                                                           Kompetensi Manajerial
                                                                                           dan Sosial Kultural
                                                                                    16. Pengelolaan Teknologi
                                                                                       Informasi
                                                                                         a.  Pelaksanaan Tata
                                                                                           KelolaTeknologi Informasi
                                                                                         b.  Pengelolaan Sistem
                                                                                           Informasi dan Infrastruktur
                                                                                           Teknologi Informasi
                                                                                    17. Perancangan Peraturan
                                                                                       Perundang-Undangan terdiri
                                                                                       atas Penyusunan dan
                                                                                       Pengembangan Konsep Awal
                                                                                       Naskah Akademis, Draft RUU,
                                                                                       dan Peraturan Lainnya Baik
                                                                                       pada Bidang Politik, Hukum dan
                                                                                       Ham, serta Ekonomi,
                                                                                       Keuangan, Industri,
                                                                                       Pembangunan dan
                                                                                       Kesejahteraan Rakyat.
                                                                                    18. Pemantauan Pelaksanaan
                                                                                       Undang-Undang terdiri atas
                                                                                       Penyusunan Kajian
                                                                                       Pemantauan Pelaksanaan
                                                                                       Undang-Undang, Evaluasi
                                                                                       Undang-Undang, dan Konsep
                                                                                       Keterangan DPR dalam sidang
                                                                                       Mahkamah Konstitusi.
                                                                                    19. Penyusunan Analisis Anggaran
                                                                                       dan Akuntabilitas Keuangan
                                                                                       Negara terdiri atas Penyusunan
                                                                                       dan Pengembangan


                                                             12
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20