Page 11 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

NO FUNGSI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEGIATAN
g. Perumusan kebijakan pencegahan pelanggaran penetapan RAPBN
kerumahtanggan dan kode etik DPR RI; TA.2025.
pengawasan j. Menghasilkan kebijakan e. Pembicaraan pendahuluan
pelaksanaannya diarahkan kerumahtanggaan DPR RAPBN TA.2025.
pada penguatan lembaga yang mampu menjaga f. Laporan semester I dan
DPR secara komprehensif, kewibawaan lembaga Prognosa Semester II
terpadu, dan berkelanjutan. dengan menampilkan aura APBN TA.2024.
megah, nilai historis, g. Pembahasan Anggaran
elemen budaya, ramah Mitra Kerja DPR oleh
lingkungan, ramah gender Komisi
dan disabilitas;
k. Mengoptimalkan peran 3. Pelaksanaan Fungsi
diplomasi dalam Pengawasan DPR RI
memperjuangkan a. Pengawasan pelaksanaan
kepentingan nasional dan UU dan kebijakan
perdamaian dunia melalui pemerintah oleh Komisi
fora internasional, regional, b. Pengawasan pelaksanaan
dan bilateral; UU dan kebijakan
l. Mengoptimalkan peran pemerintah oleh Pimpinan
Setjen dalam memberikan DPR RI
dukungan teknis dan c. Pengawasan pelaksanaan
keahlian; UU dan kebijakan
m. Mengoptimalkan peran pemerintah oleh Pansus
Staf Khusus, Tenaga Ahli, Khusus Non RUU
dan Staf Administrasi d. Pelaksanaan fit and proper
untuk memperkuat dan test
memperlancar e. Penanganan kasus-kasus
pelaksanaan fungsi dan spesifik oleh Komisi
tugas DPR; f. Penanganan kasus
n. Mengoptimalkan spesifik perorangan
representasi rakyat oleh anggota/inspeksi
Anggota DPR dengan mendadak
peningkatan kegiatan
penyerapan aspirasi g. Pelaksanaan tugas Badan
masyarakat di daerah Akuntabilitas Keuangan
pemilihan. Negara
4. Pengelolaan Kelembagaan
oleh Pimpinan DPR yang
meliputi: Pelaksanaan Tugas
Pimpinan DPR RI, Badan
Musyawarah, Musyawarah
Pimpinan dan Pimpinan
Lainnya.
5. Pengelolaan
Kerumahtanggaan dan
Penegakan Etik DPR
a. Pelaksanaan
kerumahtanggaan DPR RI
b. Pelaksanaan penegakan
tata beracara dan kode
etik MKD

8