Page 10 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

LAMPIRAN 1 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN
DPR RI TAHUN 2024

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN DPR RI
TAHUN 2024

NO FUNGSI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEGIATAN
A. Program a. Pelaksanaan fungsi 1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Penyelenggaraan legislasi diarahkan pada a. Memastikan RUU yang DPR RI
Lembaga Legislatif strategis masuk dalam
dan Alat pembentukan undang- Prolegnas Prioritas Tahun a. Penyusunan dan
Kelengkapan undang yang strategis 2024; pembahasan undang-
dengan memperhatikan undang usul DPR
Prolegnas Prioritas Tahun b. Menetapkan target jumlah b. Pembahasan undang-
2024; RUU dalam Prolegnas undang usul pemerintah
Prioritas tahun 2024 yang
b. Pelaksanaan fungsi lebih rasional; c. Pembahasan RUU
anggaran diarahkan pada Kumulatif Terbuka
penetapan APBN yang c. Efektivitas pembentukan d. Penyusunan RUU
sejalan dengan prioritas UU;
pembangunan nasional; d. Memastikan penetapan perorangan anggota
c. Pelaksanaan fungsi APBN yang mampu e. Pembentukan peraturan
DPR
pengawasan diarahkan meningkatkan
pada pengawasan yang kesejahteraan masyarakat f. Penetapan program
optimal dan efektif dan pemerataan legislasi nasional
terhadap pelaksanaan pembangunan; g. Sosialisasi undang-undang
undang-undang, e. Melaksanakan kegiatan oleh Anggota DPR RI
pelaksanaan keuangan pembahasan APBN sesuai h. Penanganan perkara di
negara, dan kebijakan ketentuan peraturan Mahkamah Konsititusi
Pemerintah yang perundang-undangan; i. Penanganan perkara
dilaksanakan oleh seluruh f. Meningkatkan efektivitas Hukum baik di dalam
pemangku kepentingan; dan efisiensi fungsi maupun di luar pengadilan
d. Pelaksanaan peran pengawasan melalui hasil oleh tim kuasa DPR RI
representasi rakyat pengawasan Komisi, hasil j. Pengharmonisasian,
diarahkan kepada pengawasan Tim yang pembulatan dan
peningkatan komunikasi dipimpin oleh Pimpinan pemantapan konsepsi
antara Anggota DPR RI DPR RI, dan hasil RUU
dan konstituen; pengawasan BPK; k. Penyempurnaan RUU
e. Pelaksanaan peran g. Meningkatkan partisipasi l. Pemantauan, Peninjauan
diplomasi diarahkan pada publik dan pemanfaatan dan Penyebarluasan UU
partisipasi DPR RI secara hasil penyerapan aspirasi
aktif di fora parlemen dalam pelaksanaan fungsi 2. Pelaksanaan Fungsi
internasional dalam legislasi, pelaksanaan Anggaran DPR RI
mendukung diplomasi fungsi anggaran, dan a. Pembahasan RUU RAPBN
pemerintah menjalankan pelaksanaan fungsi b. Pembahasan RUU APBN-
politik luar negeri; pengawasan; P
f. Penegakan kode etik DPR h. Meningkatkan peran c. Pembahasan RUU
RI diarahkan untuk sistem pendukung dalam Pertanggungjawaban
menjaga integritas pelaksanaan fungsi DPR APBN
lembaga dalam RI; d. Pembahasan siklus dan
melaksanakan tugas dan i. Menjaga integritas mekanisme penyampaian,
fungsinya; dan lembaga melalui pembahasan dan

7