Page 7 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

m. Mengoptimalkan peran Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi untuk
memperkuat dan memperlancar pelaksanaan fungsi dan tugas DPR;
n. Mengoptimalkan representasi rakyat oleh Anggota DPR dengan peningkatan kegiatan
penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

B. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk
mendukung fungsi dan tugas DPR RI yang terdiri atas: pemenuhan hak keuangan dan
operasional Anggota, dan; penguatan dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian.
1. Arah
a. Mewujudkan tata kelola DPR RI yang akuntabel dan transparan melalui kelembagaan
DPR dan sistem pendukung yang profesional, modern, serta lingkungan kerja yang
berwibawa, aman, ramah dan nyaman;
b. Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan
persidangan, administrasi, dan keahlian;
c. Pelaksanaan kebijakan internal secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
d. Membangun kesamaan persepsi mengenai urgensi mandatory spending guna
pemenuhan anggaran DPR RI berdasarkan kebutuhan;
e. Membangun kesamaan persepsi mengenai urgensi kemandirian kepegawaian DPR
RI;
f. Memastikan implementasi sistem pengamanan terpadu sebagaimana diatur dalam
peraturan DPR RI;
g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan DPR RI;
h. Peningkatan kualitas pelayanan kemuseuman, kepustakaan dan kearsipan.
2. Kebijakan Umum
a. Melaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis digital.
b. Melaksanakan kebijakan dukungan persidangan Komisi, Paripurna, Badan, dan
Mahkamah yang efektif;
c. Melaksanakan kebijakan dukungan administrasi dan persidangan Pimpinan DPR RI
yang efektif;
d. Melaksanakan kebijakan terkait penyebarluasan informasi kedewanan dan sosialisasi
kinerja DPR yang optimal dalam rangka peningkatan citra DPR RI;
e. Melaksanakan kebijakan keprotokolan dan hubungan Masyarakat yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara optimal;
f. Melaksanakan kebijakan litigasi dan non litigasi hukum yang efektif;
g. Melaksanakan kebijakan pengelolaan SDM dan organisasi yang andal;
h. Melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran dan kinerja yang optimal dan
peningkatan Reformasi Birokrasi;
i. Melaksanakan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif, responsif,
ramah lingkungan, serta ramah gender dan disabilitas dengan tetap mempertahankan
nilai historis;
j. Melaksanakan kebijakan pengendalian internal yang optimal;
k. Melaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi SDM yang berkesinambungan;
l. Melaksanakan kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi;
m. Pemenuhan kuantitas dan kualitas naskah akademik dan draft RUU sesuai dengan
prioritas;
n. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil evaluasi atas pemantauan pelaksanaan UU
dan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi;

4