Page 6 - BUKU AKUPA DPR RI 2024

Implementasi AKUPA DPR RI Tahun 2024 lebih lanjut dijabarkan menjadi rencana kerja
serta kebutuhan anggaran DPR RI selama tahun 2024. AKUPA DPR RI Tahun 2024 terdiri
atas; Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Satker Dewan),
dan Program Dukungan Manajemen (Satker Dewan dan Satker Setjen).

A. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
1. Arah
a. Pelaksanaan fungsi legislasi diarahkan pada pembentukan undang-undang yang
strategis dengan memperhatikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tahun 2024;
b. Pelaksanaan fungsi anggaran diarahkan pada penetapan APBN yang sejalan dengan
prioritas pembangunan nasional;
c. Pelaksanaan fungsi pengawasan diarahkan pada pengawasan yang optimal dan
efektif terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan
kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
d. Pelaksanaan peran representasi rakyat diarahkan kepada peningkatan komunikasi
antara Anggota DPR RI dan konstituen;
e. Pelaksanaan peran diplomasi diarahkan pada partisipasi DPR RI secara aktif di fora
parlemen internasional dalam mendukung diplomasi pemerintah menjalankan politik
luar negeri;
f. Penegakan kode etik DPR RI diarahkan untuk menjaga integritas lembaga dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
g. Perumusan kebijakan kerumahtanggan dan pengawasan pelaksanaannya diarahkan
pada penguatan lembaga DPR secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.
2. Kebijakan Umum
a. Memastikan RUU yang strategis masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024;
b. Menetapkan target jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024 yang lebih
rasional;
c. Efektivitas pembentukan UU;
d. Memastikan penetapan APBN yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan pemerataan pembangunan;
e. Melaksanakan kegiatan pembahasan APBN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan melalui hasil pengawasan
Komisi, hasil pengawasan Tim yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI, dan hasil
pengawasan BPK;
g. Meningkatkan partisipasi publik dan pemanfaatan hasil penyerapan aspirasi dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pelaksanaan fungsi
pengawasan;
h. Meningkatkan peran sistem pendukung dalam pelaksanaan fungsi DPR RI;
i. Menjaga integritas lembaga melalui pencegahan pelanggaran kode etik DPR RI;
j. Menghasilkan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang mampu menjaga kewibawaan
lembaga dengan menampilkan aura megah, nilai historis, elemen budaya, ramah
lingkungan, ramah gender dan disabilitas;
k. Mengoptimalkan peran diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan
perdamaian dunia melalui fora internasional, regional, dan bilateral;
l. Mengoptimalkan peran Setjen dalam memberikan dukungan persidangan, administrasi
dan keahlian;

3