Page 5 - BUKU AKUPA DPR RI 2024
P. 5

ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN DEWAN
                            PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024


               PENDAHULUAN

               Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
               Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan
               Rakyat  Daerah  sebagaimana  terakhir  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13
               Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang
               Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah
               dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  menyatakan  bahwa:  "Dalam  melaksanakan
               wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, DPR memiliki
               kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan
               disampaikan  kepada  Presiden  untuk  dibahas  bersama  DPR  sesuai  dengan  ketentuan
               peraturan perundang-undangan".

               Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dewan,  Pemerintah  wajib
               memenuhi  kebutuhan  anggaran  DPR  RI  sekurang-kurangnya  nol  koma  tiga  persen  dari
               anggaran pendapatan dan belanja negara.

               Selanjutnya sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun
               2020  tentang  Tata  Tertib  dinyatakan  bahwa:  "Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
               dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, BURT menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi
               pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR yang selanjutnya disampaikan kepada
               alat kelengkapan DPR sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran.

               Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, DPR RI perlu menetapkan Arah Kebijakan Umum
               Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2024 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang
               akan  menjadi  pedoman  bagi  Alat  Kelengkapan  Dewan  (AKD)  dan  Sekretariat  Jenderal
               (Setjen) DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Untuk itu, sesuai dengan
               kewenangannya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyusun dan menetapkan Arah
               Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2024.


               ARAH KEBIJAKAN UMUM

               AKUPA  DPR  RI  Tahun  2024  merupakan  arah  kebijakan  lembaga  sebagai  landasan
               pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. AKUPA DPR RI Tahun 2024 merupakan penjabaran
               tahun keempat dari Rencana Strategis DPR RI Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DPR
               RI Tahun 2020-2024 memiliki beberapa sasaran strategis, yaitu:
               a.  tercapainya target pembentukan undang-undang (UU) yang strategis untuk mendukung
                  prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan hukum nasional;
               b.  terciptanya  anggaran  negara  untuk  pembangunan  nasional  bagi  kesejahteraan  rakyat,
                  kemajuan Indonesia, dan pembangunan kebudayaan nasional;
               c.  terlaksananya  peran  pengawasan  yang  optimal  dan  efektif  atas  kebijakan  pemerintah
                  dan pelaksanaan undang-undang;
               d.  terjalinnya  kerja  sama  internasional,  regional  dan  bilateral  yang  baik  melalui  diplomasi
                  parlemen yang optimal;
               e.  terbangunnya kelembagaan DPR yang profesional, modern, serta lingkungan kerja yang
                  berwibawa, aman, ramah dan nyaman;
               f.  mewujudkan lembaga DPR RI yang berintegritas.




                                                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10